Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaNewsNusantaraPemerintah Jateng Susun Perda Sebagai Tindak Lanjut Perpres Pendanaan Pesantren

Pemerintah Jateng Susun Perda Sebagai Tindak Lanjut Perpres Pendanaan Pesantren

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyusun peraturan daerah sebagai tindak lanjut pengesahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Kami dari pemerintah mempersiapkan draf untuk Perda Pondok Pesantren yang nanti akan dibahas dan diusulkan dalam Prolegda DPRD Provinsi Jateng agar ada kesinambungan antara perpres dengan perda,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Minggu.

Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, menjelaskan bahwa penyaluran pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren dari pemerintah daerah ada mekanismenya, namun diprioritaskan bagi ponpes yang terdaftar di Kementerian Agama atau lembaga yang disahkan negara.

Baca Juga: DPRD Jateng Desak Seluruh Pemkot / Pemkab Percepat Raperda RTRW

Dengan demikian, katanya, diharapkan semua ponpes yang teregistrasi bisa diakomodasi pemerintah.

Terkait dengan dana abadi pondok pesantren, Gus Yasin menilai perlu dilakukan kajian terlebih dahulu.

Dalam kajian, lanjut dia, akan dipelajari lebih lanjut apa yang perlu disiapkan pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi Jawa Tengah atau tingkat kabupaten/kota.

Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021.

Penyusunan perpres tersebut dilakukan Kementerian Agama melibatkan berbagai pihak dan para pemangku kepentingan di pondok pesantren.

Baca Juga: Pemprov Jateng Beri Pelatihan Berjenjang Agar UKM Naik Kelas

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpendapat bahwa terbitnya perpres ini merupakan sebuah momentum besar bagi dunia pondok pesantren.

Menag menyebutkan pada Pasal 9 Perpres tersebut mengatur pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.

Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.(nd4)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Gerakan Gempur Rokok Ilegal yang Digalakkan Bea Cukai Sasar Desa Olean

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Gerakan gempur rokok ilegal (GGRI) yang digalakkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo Bea Cukai Jember serta Kejari menyasar...