Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNewsNusantaraKomisi III DPR RI Menilai Aturan Penodaan Bendera dalam RUU KUHP "Overregulation"

Komisi III DPR RI Menilai Aturan Penodaan Bendera dalam RUU KUHP “Overregulation”

NUSADAILY.COM – SEMARANG – Mantan anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai aturan penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP overregulation (regulasi berlebihan) karena sudah ada hukum khusus (lex specialis) yang mengaturnya.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Pakar: Mengibarkan Bendera Kusam tak Perlu diatur dalam RUU KUHP – Nusadaily.com

Jumat pagi, Eva K. Sundari yang juga Direktur Institut Sarinah mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya yang berlaku adalah yang khusus.

Sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga sekarang, lanjut Eva K. Sundari, yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Di dalam UU No.24/2009 Pasal 24 disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

BACA JUGA : Pakar: Pasal Santet Perlu Dikaji Ulang Dalam RUU KUHP – Noktahmerah.com

Ketentuan berikutnya setiap orang dilarang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

Selain itu, melarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara.

Larangan lainnya, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

BACA JUGA : Komisi VII DPR RI Bahas Energi Baru Terbarukan – Javasatu.com

“Isi Pasal 24 KUHP ini sama dengan pasal 234 dan 235 RUU KUHP. Bedanya hanya pada pemidanaan meski melakukan perbuatan yang sama,” kata Eva Sundari yang pernah sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Sengaja Memakai Bendera Negara Untuk Reklame

Ia mencontohkan pelanggaran UU No.24/2009 Pasal 24 Huruf b, yakni sengaja memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

Sementara itu, di dalam RUU KUHP Pasal 235 Huruf a hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10 juta. Padahal, kata dia, melakukan tindak pidana yang sama.

“Pemidanaan yang beda dengan UU No.24/2009 ‘kan bikin hakim bingung,” kata Eva K. Sundari.

Oleh karena itu, Eva menyarankan agar pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR RI) mencabut pasal-pasal penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP karena redundant atau mubazir.

Menyinggung soal bendera Merah Putih di wuwungan (balok pada puncak rumah), dia mengatakan bahwa membungkus usuk atau keris dengan bendera merupakan praktik leluhur sebelum ada KUHP, bahkan sebelum ada republik ini.

“Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis,” kata Eva K. Sundari.(ros)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Real Madrid Juara Liga Champion

NUSADILY.COM – JAKARTA – Fans Real Madrid gembira ria. Karena tim pujaannya berhasil menjadi juara Liga Champions 2021/2022. Los Blancos meraihnya setelah menumbangkan Liverpool...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - SEMARANG - Mantan anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai aturan penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP overregulation (regulasi berlebihan) karena sudah ada hukum khusus (lex specialis) yang mengaturnya.

BACA JUGA : Pakar: Mengibarkan Bendera Kusam tak Perlu diatur dalam RUU KUHP - Nusadaily.com

Jumat pagi, Eva K. Sundari yang juga Direktur Institut Sarinah mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya yang berlaku adalah yang khusus.

Sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga sekarang, lanjut Eva K. Sundari, yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Di dalam UU No.24/2009 Pasal 24 disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

BACA JUGA : Pakar: Pasal Santet Perlu Dikaji Ulang Dalam RUU KUHP - Noktahmerah.com

Ketentuan berikutnya setiap orang dilarang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

Selain itu, melarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara.

Larangan lainnya, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

BACA JUGA : Komisi VII DPR RI Bahas Energi Baru Terbarukan - Javasatu.com

"Isi Pasal 24 KUHP ini sama dengan pasal 234 dan 235 RUU KUHP. Bedanya hanya pada pemidanaan meski melakukan perbuatan yang sama," kata Eva Sundari yang pernah sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Sengaja Memakai Bendera Negara Untuk Reklame

Ia mencontohkan pelanggaran UU No.24/2009 Pasal 24 Huruf b, yakni sengaja memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

Sementara itu, di dalam RUU KUHP Pasal 235 Huruf a hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10 juta. Padahal, kata dia, melakukan tindak pidana yang sama.

"Pemidanaan yang beda dengan UU No.24/2009 'kan bikin hakim bingung," kata Eva K. Sundari.

Oleh karena itu, Eva menyarankan agar pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR RI) mencabut pasal-pasal penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP karena redundant atau mubazir.

Menyinggung soal bendera Merah Putih di wuwungan (balok pada puncak rumah), dia mengatakan bahwa membungkus usuk atau keris dengan bendera merupakan praktik leluhur sebelum ada KUHP, bahkan sebelum ada republik ini.

"Jika penghinaan terhadap bendera bermotif politik, ya, ditegasi saja. Jadi, aneh kalau KUHP melebihi undang-undang lex specialis," kata Eva K. Sundari.(ros)