Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaNewsNusantara8 Kali Sulteng Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK RI

8 Kali Sulteng Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK RI

NUSADAILY.COM – PALU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2020.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Lagi, LKPD Pemkab Sumenep Mendapat WTP dari BPK RI – Nusadaily.com

Raihan ini adalah opini WTP yang kedelapan kalinya berturut-turut oleh Pemprov Sulteng selama masa jabatan Gubernur Sulteng dua periode Longki Djanggola. Namun Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) Dori Santosa masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan yang wajib ditindaklanjuti.

“Pertama, kelemahan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di antaranya terdapat kendaraan yang belum diatur tarifnya,” katanya secara virtual dalam rapat paripurna, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng, di Kota Palu, Selasa.

Kemudian, lanjutnya, pendapatan PKB tidak sesuai dengan tarif yang berlaku, dan penetapan PKB atas tunggakan tahun pajak sebelum tahun 2020 tidak berdasarkan tarif pada tahun tunggakan berkenaan namun sesuai tarif terakhir.

BACA JUGA : Kabupaten Malang Segera Serahkan Laporan Keuangan ke BPK – Noktahmerah.com

“Kedua, pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Ketiga, pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan, yaitu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan proses pengadaan tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Realisasi Belanja dari Dana BOS

Keempat, kata Dori, realisasi belanja dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madani Kota Palu melebihi anggaran.

“Kelima, kelemahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), di antaranya barang inventaris belum dilabel, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum dibuat secara tertib, aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain, dan informasi dalam Kartu Inventaris Barang belum lengkap,” ujarnya pula.

BACA JUGA : 9 Kali Jatim Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK RI – Beritaloka.com

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk terus memperbaiki pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”  katanya pula.(ros)

BERITA KHUSUS

Peringatan HUT ke-77 RI Kota Pasuruan, Dari Upacara Bendera Hingga Bagi Akta Kelahiran

NUSADAILY.COM - PASURUAN - Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Pasuruan dilaksanakan pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dimulai dengan Upacara peringatan...

BERITA TERBARU

Fiat Justitia et Pereat Mundus

Oleh Yahya Yeshua Ahmad KORUPSI merupakan satu kata dengan berbagai makna. Secara umum korupsi (kecurangan) merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang...