Munculnya SE Kapolri soal UU ITE, Wadah Uji Integritas Polisi

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai pedoman yang baru diterbitkan itu tidak akan dapat menjawab permasalahan mendasar penerapan UU ITE dalam praktik hukum di Indonesia. Pasalnya, rumusan tersebut belum memuat rinci mengenai kasus-kasus yang bisa diterima ataupun ditolak kepolisian.

Sejak dulu, permasalahan utama dalam perkara itu berkaitan dengan subyektivitas polisi ataupun penyidik dalam memproses perkara-perkara ITE. Hingga saat ini, belum ada pedoman rinci yang mengatur itu.

“Kualitas apalagi integritas aparat penegak hukum kita yang masih dipertanyakan,” kata Bambang, dikutip Nusadaily.com dari CNNIndonesia.com, Rabu (24/2). “Kembali lagi pada integritas anggota polisi sendiri. Benar-benar menjalankan tupoksinya sebagai penegak hukum yang berkeadilan atau lebih dipengaruhi kepentingan di luar itu,”imbuhnya.

Menurut pihak Bambang, selama ini bentuk pengawasan di Korps Bhayangkara seringkali bermasalah dan tak transparan.

Sebagai gambaran, Surat Edaran yang diterbitkan Polri itu sebagian besar menitikberatkan pada penerapan mediasi dan upaya restorative justice bagi penanganan kasus ITE. Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Khususnya, dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang lebih bersifat personal. Hanya saja, Listyo dalam edaran itu mengecualikan cara itu bagi perkara yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme, dan Separatisme.

Oleh sebab itu, kata Bambang, Listyo selaku Kapolri perlu fokus dalam memperbaiki integritas jajaran di bawahnya sehingga dapat mengimplementasikan semangat restorative justice itu dengan baik.

“Makanya, sebelum mengarah ke sana [pembentukan pedoman], polisi fokus menjaga integritasnya sekaligus membangun kompetensinya menjalankan tupoksinya,” tekannya.

Selama ini, Bambang menilai banyak kasus-kasus yang ditangani kepolisian telah mengabaikan hukum berkeadilan itu sendiri. Menurutnya, banyak kepentingan di luar hukum yang selama ini menyelimuti penilaian penyidik kepolisian.

“Selama itu tidak dilakukan secara transparan, sulit untuk mengatakan bahwa itu dilakukan secara obyektif. Sebagai organisasi, Kepolisian tentunya mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri di luar persoalan penegakan hukum,” katanya.

Hal itu dikatakan Bambang menanggapi Surat Edaran dan Telegram Kapolri yang ditujukan kepada jajaran penyidik polisi di bawahnya sebagai bentuk pedoman dalam penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan kejahatan siber.

Wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belakangan ini menarik perhatian dan menjadi sorotan public.

Payung hukumnya dinilai banyak memuat sejumlah pasal-pasal karet, diwacanakan untuk direvisi kembali oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat rapat pimpinan TNI-Polri tengah Februari ini.

Pascarapim tersebut, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo  pun mengakui bahwa penerapan UU ITE sudah tidak sehat.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menganggap bahwa masalah utama dalam implementasi edaran yang diterbitkan Kapolri itu memang bertumpu pada penyidik.

Menurutnya, memang tujuan penerbitan pedoman itu agar polisi dapat lebih memperhatikan unsur kehati-hatian dalam menangani perkara ITE. Sehingga, tafsir penyidik di jajaran kewilayahan dapat lebih ditekan.

“Artinya memang, permasalahan ada pada level memutuskan akan dijadikan perkara atau tidak, atau memenuhi unsur pidana atau tidak, imbauan mendamaikan,” jelas Fickar.

Fickar pun menekankan bahwa pendapat kepolisian dalam menangani perkara itu nantinya bakal diuji lagi dalam persidangan. Sehingga, pedoman penyelidikan dan penyidikan itu sah saja dikeluarkan asal tidak mengikat pada lembaga peradilan.

“Kekuatan kehakiman itu tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun, termasuk oleh SE,” tambahnya lagi.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan sebenarnya UU ITE memang perlu dibenahi. Beberapa pasal yang termuat dalam beleid tersebut yang justru melahirkan ketidakadilan, terutama dalam menyampaikan kritik.

Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada tim pengkaji UU ITE yang dibentuk pemerintah dapat menelisik dengan baik setiap kasus-kasus yang pernah terjadi. Dari situ, akan terlihat jelas pasal yang perlu diperbaiki dalam perubahan UU.

Fickar mencontohkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Menurutnya aturan itu memicu semua kasus bernuansa ujaran kebencian dapat dipidanakan. Hal itu, lagi-lagi bertumpu pada pendapat korban atau mungkin pemerintah yang dalam perkara ini terlibat.

“Ini berpotensi menjadi alat pembungkaman kritik bagi masyarakat,” kata dia.

Dalam pasal 28 ayat (2), Fickar menekankan sebenarnya aturan itu ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau perpecahan yang didasarkan pada SARA. Hanya saja, pada praktiknya seringkali pasal itu digunakan dalam konteks yang berlawanan.

Sebagai informasi, berikut bunyi pasal 28 ayat (2) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Pasal ini memicu semua ujaran dapat dipidanakan tergantung sepenuhnya pada orang-orang yang dianggap menjadi korban bahkan oleh pemerintah sendiri,” ucapnya.

Ke depannya, dia pun meminta agar polisi yang melakukan penegakan hukum dapat konsisten dalam menjalankan perintah Kapolri dalam edaran itu. Dia menyebut kasus-kasus yang bersifat personal ke depannya harus lebih dikedepankan agar penyelesaiannya lewat jalur perdata.

Sehingga, kepolisian memang tak perlu turut campur dan bahkan harus memfasilitasi proses mediasi antar pihak yang bersengketa.

“Demikian juga nampaknya (SE dan ST) dimaksudkan upaya lebih hati-hati dalam menangani pelanggaran hukum yang akibat atau kerugiannya menimpa orang perorang. Karena sesungguhnya lebih cocok diselesaikan melalui mekanisme perdata,” ujar Fickar.

BACA JUGA: Ditresnarkoba Polda Jatim Gagalkan Transaksi 6 Kilogram Sabu, 2 Dibekuk, 3 DPO

“Ya sudah sewajarnya pada kasus-kasus seperti ini kepolisian tidak menggunakan upaya paksa,” tambahnya.

Dalam waktu yang berbeda, Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menjanjikan surat edaran dan telegram Kapolri itu nantinya bakal menjadi wadah bagi pimpinan Polri untuk melakukan pengawasan pada anggotanya.

Pasalnya, kata dia, aturan itu telah memuat secara rinci kasus-kasus dengan model seperti apa yang harus ditangani. Sehingga penafsiran penyidik dapat ditekan.

BACA JUGA: Buang Sabu di Tong Sampah, Pemuda Mojokerto Diciduk Polisi

“Dalam pelaksanaan melakukan surat edaran Bapak Kapolri ini, atasan juga nanti akan menilai. Akan memberikan reward dan punishment terhadap penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut,” kata Argo usai penerbitan pedoman itu.

“Sehingga, nanti benar-benar penyidik itu merasa diawasi,” tambahnya.

Argo berharap, pengawasan itu nantinya dapat membuat personel Korps Bhayangkara dapat bertindak sesuai dengan yang diperintahkan pimpinan Polri, terkhusus dalam perkara UU ITE.(han)