Minggu, Juli 3, 2022
BerandaNewsMetropolitanYLBHI dkk Tolak RKUHP Disahkan, Draft Ditutup Rapat-Tidak Transparan

YLBHI dkk Tolak RKUHP Disahkan, Draft Ditutup Rapat-Tidak Transparan

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak tegas Rancangan KUHP untuk disahkan. Selama ini drafnya masih ditutup rapat pemerintah-DPR, hal itu bertentangan dengan UU karena tidak transparan.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pembahasan RKUHP tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation),” kata Ketua YLBHI, M Isnur dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

BACA JUGA : Mahasiswa Gelar Aksi Demo Tolak RKUHP di Patung Kuda Siang Ini

Tergabung dalam aliansi itu selain YLBHI seperti KontraS, YLBHI, dan PBHI. Di mata YLBHI dkk, diskusi yang digelar Kemenkumham pada Kamis (23/6) kemarin merupakan langkah baik.

“Namun diskusi ini bukan bagian dari pembahasan RUU KUHP dengan partisipasi yang bermakna karena seharusnya dilakukan dalam masa sidang di DPR, dan transparan dengan mempublikasikan draf RKUHP terbaru. Namun nyatanya tidak,” kata M Isnur, dilansir dari detik.com

BACA JUGA : Beri Kado Ulang Tahun untuk Jokowi, Mahasiswa Akan Demo Soal RKUHP Hari Ini

Selain itu, Aliansi menolak dengan tegas simplifikasi masalah dalam RKUHP bahwa hanya ada 14 pasal krusial untuk pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Aliansi menilai bahwa terdapat lebih dari 14 isu krusial yang bermasalah. Namun tidak dibahas oleh Pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal itu adalahL

1. Penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240 RKUHP),
2. penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 353 & 354 RKUHP),
3. serta penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin (Pasal 273 RKUHP).

BACA JUGA : Kontroversi Nikita Mirzani, Ngaku Pernah Ditonton Banyak Orang Saat Gituan

“Dari tiga jenis penghinaan ini, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara menjadi perhatian bersama dikarenakan tidak diaturnya delik aduan dalam penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara melalui sarana teknologi informasi (Pasal 354 RKUHP). Hal lain seperti teknis penyesuaian dalam bentuk kodifikasi terhadap tindak pidana di luar KUHP juga belum secara komprehensif diatur, seperti harmonisasi dengan UU ITE, UU TPKS, dan lainnya,” ucap Isnur.

BERITA KHUSUS

Berkunjung ke Kota Batu, Sandiaga Uno Buka Workshop Minuman Kekinian Pelaku UMKM

NUSADAILY.COM-KOTA BATU – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno berkunjung ke Balai Kota Among Tani, Kota Batu (Rabu, 29/6). Sandiaga membuka acara...

BERITA TERBARU

Tak Hanya Mobil, Motor Mewah pun Diusulkan Dilarang Pakai Pertalite

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Mobil di atas 2.000 cc bukan satu-satunya kendaraan yang diusulkan agar tidak lagi bisa mengkonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite. Badan...

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak tegas Rancangan KUHP untuk disahkan. Selama ini drafnya masih ditutup rapat pemerintah-DPR, hal itu bertentangan dengan UU karena tidak transparan.

"Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pembahasan RKUHP tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation)," kata Ketua YLBHI, M Isnur dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

BACA JUGA : Mahasiswa Gelar Aksi Demo Tolak RKUHP di Patung Kuda Siang Ini

Tergabung dalam aliansi itu selain YLBHI seperti KontraS, YLBHI, dan PBHI. Di mata YLBHI dkk, diskusi yang digelar Kemenkumham pada Kamis (23/6) kemarin merupakan langkah baik.

"Namun diskusi ini bukan bagian dari pembahasan RUU KUHP dengan partisipasi yang bermakna karena seharusnya dilakukan dalam masa sidang di DPR, dan transparan dengan mempublikasikan draf RKUHP terbaru. Namun nyatanya tidak," kata M Isnur, dilansir dari detik.com

BACA JUGA : Beri Kado Ulang Tahun untuk Jokowi, Mahasiswa Akan Demo Soal RKUHP Hari Ini

Selain itu, Aliansi menolak dengan tegas simplifikasi masalah dalam RKUHP bahwa hanya ada 14 pasal krusial untuk pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Aliansi menilai bahwa terdapat lebih dari 14 isu krusial yang bermasalah. Namun tidak dibahas oleh Pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal itu adalahL

1. Penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240 RKUHP),
2. penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 353 & 354 RKUHP),
3. serta penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin (Pasal 273 RKUHP).

BACA JUGA : Kontroversi Nikita Mirzani, Ngaku Pernah Ditonton Banyak Orang Saat Gituan

"Dari tiga jenis penghinaan ini, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara menjadi perhatian bersama dikarenakan tidak diaturnya delik aduan dalam penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara melalui sarana teknologi informasi (Pasal 354 RKUHP). Hal lain seperti teknis penyesuaian dalam bentuk kodifikasi terhadap tindak pidana di luar KUHP juga belum secara komprehensif diatur, seperti harmonisasi dengan UU ITE, UU TPKS, dan lainnya," ucap Isnur.

Mengesahkan RKUHP Tanpa Pembahasan

Aliansi meminta agar Tim Perumus RKUHP, Pemerintah dan DPR terlebih dahulu membuka luas pembahasan RKUHP dan tidak mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan dengan partisipasi bermakna sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2019. Aliansi menilai pemerintah sepertinya masih dalam posisi ingin mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan yang lebih dalam. Hal ini menurut aliansi bertentangan dengan prinsip keterbukaan itu sendiri.

"Hal lain, aliansi juga menilai pemerintah tidak merespon terkait permintaan penghapusan pasal-pasal yang bertentangan dengan misi RKUHP untuk melakukan dekolonialisasi, pasal-pasal kolonial. Seperti penghinaan presiden, penguasa umum, lembaga negara sampai dengan larangan unjuk rasa yang bahkan tak lagi ada di KUHP Belanda, masih ingin dipertahankan," beber M Isnur.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej meminta publik bersabar.

"Bukannya kami tidak mau membuka draf tersebut kepada publik tapi ini ada proses yang harus dihormati bersama," kata Eddy dalam diskusi daring dan luring yang disiarkan di YouTube, Kamis (23/6/2022).

Eddy menyontohkan saat memimpin tim pemerintah dalam RUU TPKS. Eddy mengaku tiap malam diteror untuk membuka draf.

"Tapi kita tahu proses, tahu hukum. Sebelum naskah itu diserahkan ke DPR kita tidak akan membuka ke publik," ujar Eddy.

Begitu diserahkan ke DPR, Pemerintah berjanji baru akan membuka ke publik.

"Sampai hari ini tim pemerintah masih membaca ulang. Kita tidak mau apa yang pernah terjadi dalam UU Ciptaker terulang. Malu ini ada puluhan guru besar hukum pidana kemudian tidak membaca teliti. Jadi, kita baca teliti betul, kita serahkan ke DPR, baru kita buka ke publik," pungkas Eddy. (ros)