Sabtu, Mei 28, 2022
BerandaNewsMetropolitanWaduh! Tenaga Honorer Bakal Jadi Pengangguran Usai 2023

Waduh! Tenaga Honorer Bakal Jadi Pengangguran Usai 2023

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pegawai di instansi pemerintah, seusai tahun 2023 mendatang, hanya ada dua jenis yakni PNS dan PPPK.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bakal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.

BACA JUGA : Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Honorer

Sementara pekerjaan dasar seperti cleaning service, security, dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum bukan biaya gaji (payroll).

Mengetahui kondisi tersebut, Luciana (bukan nama sebenarnya) seorang pegawai berstatus honorer di kantor kementerian di Jakarta Pusat mengaku cemas dengan status pekerjaannya ke depan.

BACA JUGA : 590 Tenaga Honorer K-2 Banyuwangi Terima SK PPPK

Luciana bekerja sebagai pembantu humas dalam membuat konten di media sosial dan pemberitaan, ia dihonor sebesar Rp5,5 juta setiap bulannya sejak 2020 lalu.

“Kontrak kerja tuh diperbarui setiap tahun, kemungkinan ini tahun terakhir karena 2023 bakal di cut off, memang cemas juga,” kata Luciana, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (20/1).

BACA JUGA : Ini Penyebab Ratusan Tenaga Honorer Diberhentikan di Nagan Raya

Luciana sebelumnya bekerja sebagai wartawan di Jakarta dan sudah berstatus karyawan tetap.

Namun dia memilih untuk menjadi honorer di salah satu kementerian karena gaji yang ditawarkan lebih besar meski tak mendapat tunjangan kesehatan.

BACA JUGA : Pemerintah Jangan Remehkan Tenaga Honorer, Kehidupan Mereka Memprihatinkan

Ibu satu anak itu mengaku belakangan ini aktif mencari pekerjaan lain sebagai alternatif jika dia diberhentikan sebagai pegawai honorer. Dia juga mengaku sempat mengikuti seleksi CPNS namun tak lolos SKB.

“Kalau dibilang cemas dipecat ya cemas banget. Makanya sekarang sering cari-cari kerjaan, kemarin sempat CPNS tapi enggak lolos SKB, ya sudah sekarang cari-cari lagi sambil nunggu diberhentikan,” kata Luciana.

Takut Jadi Pengangguran

Reno (bukan nama sebenarnya) menjadi tenaga honorer di kantor pemerintahan di Bandung, Jawa Barat. Reno sudah menjadi tenaga honorer sejak lulus kuliah pada 2019 lalu, ia mengelola media sosial salah satu instansi pemerintah di Bandung.

Laki-laki berusia 24 tahun ini mengaku bisa menjadi honorer di kantor pemerintah sebab sebelumnya mengikuti program magang dari kampus. Kontrak honorernya diperbarui setiap tahun, terbaru kontraknya diperbarui hingga akhir 2023.

“Kayaknya itu yang terakhir jadi medsos di sini, setelah itu jadi pengangguran,” kata Reno melalui sambungan telepon, Kamis (20/1).

Reno mengaku khawatir kehilangan pekerjaannya saat ini. Dia bercerita, sejak kabar honorer akan dihapus pada 2023, rekan sekantornya yang sudah berstatus PNS selalu menyemangati agar mencoba seleksi CPNS atau PPPK.

Dia juga sudah mencoba seleksi CPNS pada Desember lalu namun tak lolos pada tahap SKB.

“Aku coba CPNS, biar hidup bisa settle, tapi kan gak semudah itu lolosnya, pesaing banyak, belum tentu dibuka juga tahun depan [seleksi CPNS], sebenarnya takut banget pengangguran,” ujarnya.

Honorer lainnya, Ismail (bukan nama sebenarnya) bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ismail juga ikut dalam seleksi CPNS sebagai tenaga perawat untuk Kementerian Kesehatan namun tak lolos dalam SKD.

Di rumah sakit tempatnya bekerja, Ismail masih berstatus sebagai tenaga honorer sejak 2018. Ismail sempat dijanjikan bakal diangkat sebagai pegawai tetap setelah bekerja 2 tahun namun janji itu belum pernah terpenuhi hingga hari ini.

“Kalau pemerintah menghapus honorer di pemerintahan, semoga di instansi non pemerintah tidak dihapus, karena susah kalau harus jadi ASN. Pesaingnya banyak, kalau lolos belum tentu dapat formasi [PPPK],” ujar Ismail.(sir)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Donny Yoesgiantoro Resmi Jabat Ketua KI Pusat Periode 2022-2026

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Lembaga Komisi Informasi (KI) Pusat Menetapkan menetapkan Donny Yoesgiantoro sebagai Ketua KI Pusat untuk periode 2022-2026. Sedangkan Arya Sandhiyudha terpilih...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pegawai di instansi pemerintah, seusai tahun 2023 mendatang, hanya ada dua jenis yakni PNS dan PPPK.

Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bakal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.

BACA JUGA : Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Honorer

Sementara pekerjaan dasar seperti cleaning service, security, dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum bukan biaya gaji (payroll).

Mengetahui kondisi tersebut, Luciana (bukan nama sebenarnya) seorang pegawai berstatus honorer di kantor kementerian di Jakarta Pusat mengaku cemas dengan status pekerjaannya ke depan.

BACA JUGA : 590 Tenaga Honorer K-2 Banyuwangi Terima SK PPPK

Luciana bekerja sebagai pembantu humas dalam membuat konten di media sosial dan pemberitaan, ia dihonor sebesar Rp5,5 juta setiap bulannya sejak 2020 lalu.

"Kontrak kerja tuh diperbarui setiap tahun, kemungkinan ini tahun terakhir karena 2023 bakal di cut off, memang cemas juga," kata Luciana, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (20/1).

BACA JUGA : Ini Penyebab Ratusan Tenaga Honorer Diberhentikan di Nagan Raya

Luciana sebelumnya bekerja sebagai wartawan di Jakarta dan sudah berstatus karyawan tetap.

Namun dia memilih untuk menjadi honorer di salah satu kementerian karena gaji yang ditawarkan lebih besar meski tak mendapat tunjangan kesehatan.

BACA JUGA : Pemerintah Jangan Remehkan Tenaga Honorer, Kehidupan Mereka Memprihatinkan

Ibu satu anak itu mengaku belakangan ini aktif mencari pekerjaan lain sebagai alternatif jika dia diberhentikan sebagai pegawai honorer. Dia juga mengaku sempat mengikuti seleksi CPNS namun tak lolos SKB.

"Kalau dibilang cemas dipecat ya cemas banget. Makanya sekarang sering cari-cari kerjaan, kemarin sempat CPNS tapi enggak lolos SKB, ya sudah sekarang cari-cari lagi sambil nunggu diberhentikan," kata Luciana.

Takut Jadi Pengangguran

Reno (bukan nama sebenarnya) menjadi tenaga honorer di kantor pemerintahan di Bandung, Jawa Barat. Reno sudah menjadi tenaga honorer sejak lulus kuliah pada 2019 lalu, ia mengelola media sosial salah satu instansi pemerintah di Bandung.

Laki-laki berusia 24 tahun ini mengaku bisa menjadi honorer di kantor pemerintah sebab sebelumnya mengikuti program magang dari kampus. Kontrak honorernya diperbarui setiap tahun, terbaru kontraknya diperbarui hingga akhir 2023.

"Kayaknya itu yang terakhir jadi medsos di sini, setelah itu jadi pengangguran," kata Reno melalui sambungan telepon, Kamis (20/1).

Reno mengaku khawatir kehilangan pekerjaannya saat ini. Dia bercerita, sejak kabar honorer akan dihapus pada 2023, rekan sekantornya yang sudah berstatus PNS selalu menyemangati agar mencoba seleksi CPNS atau PPPK.

Dia juga sudah mencoba seleksi CPNS pada Desember lalu namun tak lolos pada tahap SKB.

"Aku coba CPNS, biar hidup bisa settle, tapi kan gak semudah itu lolosnya, pesaing banyak, belum tentu dibuka juga tahun depan [seleksi CPNS], sebenarnya takut banget pengangguran," ujarnya.

Honorer lainnya, Ismail (bukan nama sebenarnya) bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ismail juga ikut dalam seleksi CPNS sebagai tenaga perawat untuk Kementerian Kesehatan namun tak lolos dalam SKD.

Di rumah sakit tempatnya bekerja, Ismail masih berstatus sebagai tenaga honorer sejak 2018. Ismail sempat dijanjikan bakal diangkat sebagai pegawai tetap setelah bekerja 2 tahun namun janji itu belum pernah terpenuhi hingga hari ini.

"Kalau pemerintah menghapus honorer di pemerintahan, semoga di instansi non pemerintah tidak dihapus, karena susah kalau harus jadi ASN. Pesaingnya banyak, kalau lolos belum tentu dapat formasi [PPPK]," ujar Ismail.(sir)