Sabtu, Mei 28, 2022
BerandaNewsMetropolitanTagih Janji Anies Terkait UMP, Buruh Kembali Geruduk Balai Kota DKI

Tagih Janji Anies Terkait UMP, Buruh Kembali Geruduk Balai Kota DKI

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Tagih Janji Anies Terkait UMP, Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, siang ini mereka menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : TransJakarta Modifikasi Rute, Imbas Aksi Buruh di Sekitar Monas

Massa buruh memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, akibatnya lalu lintas tersendat. Sejumlah aparat bersiaga dan mengatur lalu lintas di depan Balai Kota DK

Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.

“Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti. Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek.
Kami tunggu Pak Anies,” kata seorang orator.

BACA JUGA : TransJakarta Modifikasi Rute Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda

“Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak Anies,” ujarnya menambahkan.

Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP.

“Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak yang cerai. Kami tantang gubernur Anies,” kata orator.

BACA JUGA : Soal Tolak Omnibus Law, KSPN Sebut Ada yang Tunggangi Aksi Buruh

Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat.

Formula Penetapan UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu.

Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” ujarnya.

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya, formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan, dilansir dari CNNIndonesia.com

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.(ros)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Update! Siswi SMP Ngawi Kabur, Netizen: Infonya Udah Ketemu Keluarga Lur

NUSADAILY.COM – NGAWI – Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) melarikan diri dari rumah Jumat, 27 Mei 2022, sekitar subuh dan viral di media...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Tagih Janji Anies Terkait UMP, Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, siang ini mereka menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

BACA JUGA : TransJakarta Modifikasi Rute, Imbas Aksi Buruh di Sekitar Monas

Massa buruh memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, akibatnya lalu lintas tersendat. Sejumlah aparat bersiaga dan mengatur lalu lintas di depan Balai Kota DK

Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.

"Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti. Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek.
Kami tunggu Pak Anies," kata seorang orator.

BACA JUGA : TransJakarta Modifikasi Rute Imbas Aksi Buruh di Patung Kuda

"Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak Anies," ujarnya menambahkan.

Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP.

"Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak yang cerai. Kami tantang gubernur Anies," kata orator.

BACA JUGA : Soal Tolak Omnibus Law, KSPN Sebut Ada yang Tunggangi Aksi Buruh

Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat.

Formula Penetapan UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu.

Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai," ujarnya.

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya, formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan, dilansir dari CNNIndonesia.com

"Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," katanya.(ros)