Jumat, Mei 27, 2022
BerandaNewsMetropolitanSederet ‘Apes’ Politisi PDIP Arteria Dahlan di Awal 2022

Sederet ‘Apes’ Politisi PDIP Arteria Dahlan di Awal 2022

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menjadi sorotan publik akibat penggunaan pelat nomor kendaraan organik polisi di kelima mobil mewahnya.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Kasus tersebut bermula ketika Arteria memarkir lima mobil miliknya di parkiran Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

BACA JUGA : Gawat! PDIP Jawa Barat Terbitkan Rekomendasi Arteria Dahlan Dipecat

Anehnya, lima mobil mewah itu menggunakan plat nomor kepolisian yang sama yakni 4196-07.

Merek dari lima mobil mewah itu adalah Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Toyota Vellfire, Nissan X-Trail, dan Mitsubishi Pajero. Usai menjadi sorotan, Arteria kemudian memasang masing-masing kendaraan dengan nomor polisi yang berbeda-beda.

Ada tiga mobil yang ditengarai milik Arteria karena terlihat ditempeli stiker www.arteriadahlanlawyers.co.id di sisi kaca atau bodinya.

BACA JUGA : PKB Komentari Arteria Dahlan, Tegaskan OTT Bisa Jerat Siapapun

Masing-masing nopol mobil itu adalah B 1418 TJS untuk merek Nissan Terra, B 1871 WZX untuk Nissan Livina. Serta untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar masih menggunakan nopol kepolisian 4196-07.

Kendati demikian, permasalahan terkait pelat nomor kendaraan masih berlanjut.

Mobil Nissan Terra dengan nomor polisi B 1418 TJS tersebut justru tercatat sudah menunggak pembayaran pajak selama 16 bulan.

Celakanya, situs resmi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor Pemprov DKI Jakarta, pada Jumat (21/1) pukul 08.30 WIB. Mobil tersebut belum membayar pajak sejak jatuh tempo pada September 2020 lalu.

BACA JUGA : Apes! Arteria Dahlan PDIP Sebut APH Tak Bisa di OTT Dihujat Banyak Pihak

Dalam laman tersebut, pajak kendaraan yang belum dibayarkan oleh Arteria merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Adapun total PKB yang harus dibayarkan Arteria setiap tahunnya sebesar Rp8.669.000.

Penunggakan Pembayaran Pajak

Sementara, dengan adanya penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan Arteria, maka nantinya harus mengeluarkan denda tambahan sebesar Rp2.146.300. Sehingga total pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh politisi PDIP tersebut mencapai Rp10.815.300.

Sementara kendaraan lainnya, yakni Nissan Livina dengan nomor polisi B 1871 WZX justru tidak teregister di Satuan Admnistrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

BACA JUGA : Duh! Arteria Dahlan Jadi Sorotan di “Bicara Sunda’ dan Nopol Mobil Sama

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com melalui situs yang sama, plat nomor yang digunakan Arteria itu tidak ditemukan.

Sampai saat ini, Arteria belum angkat suara terkait kabar tunggakan pajak pada salah satu kendaraannya.

Sementara itu Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya masih akan menelusuri informasi tersebut.

BACA JUGA : Lirik Aca Aca Nehi Nehi – Duo Ageng (Indri x Sefti) ft Ageng Music

“Saya cek dulu,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Jumat, (21/1).

Ihwal kisruh plat nomer milik Arteria Dahlan itu, sejumlah institusi pun turut bersuara.

Dugaan Pelanggaran Hukum

Indonesia Police Watch (IPW) misalnya, mereka meminta agar Polri mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan politikus PDIP tersebut.

Pasalnya secara aturan, IPW mengatakan, pelat nomor untuk setiap kendaraan tidak boleh sama persis.

Selain itu, pembedaan pelat kendaraan, kata dia, juga bisa menggunakan huruf apabila milik masyarakat sipil.

Oleh sebab itu, Arteria dinilai telah melanggar Pasal 263 jo 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 280 jo 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Jalan (LLAJ)

Selain IPW, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Lucius Karus juga menilai ada unsur dugaan pelanggaran kode etik hingga pidana yang dilakukan Arteria.

Menurutnya, langkah Arteria memiliki pelat nomor kepolisian tersebut patut dipertanyakan. Apakah menggunakan kekuasaan sebagai anggota Komisi III DPR yang bermitra dengan Polri atau kepolisian memang memperjualbelikan pelat nomor tersebut selama ini.

Sementara itu, Ombudsman justru mencurigai ada potensi maladministrasi yang dilakukan Polri dalam perkara pelat dinas polisi yang terpasang di mobil anggota DPR RI Arteria Dahlan.

Ketua Ombudsman RI Mokh Najih menilai, pelat resmi dinas kepolisian itu seharusnya tak digunakan oleh orang yang bertugas di luar Korps Bhayangkara. Dalam hal ini, menjadi janggal apabila Arteria memiliki pelat dinas itu.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah memang mobil yang menggunakan pelat dinas polisi itu merupakan inventaris milik Polri yang digunakan untuk keperluan tertentu.

Polemik Bahasa Sunda

Polemik Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak sampai di situ

Baru-baru ini, Arteria Dahlan bahkan dilaporkan ke polisi atas pernyataan dia yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala kejaksaan tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat DPR.

Hal ini bermula ketika, Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung agar memecat oknum Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat. Hal itu dia sampaikan dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).

“Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” kata Arteria.

Meski tak menyebut oknum Kajati dan momen rapat yang dimaksud, pernyataan Arteria selaku anggota Komisi III DPR itu kini berbuntut panjang.

Perwakilan Adat Minang

Diketahui, ia dilaporkan ke polisi oleh Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan ke Polda Jabar, Kamis (20/1).

“Iya, kami hari ini melaporkan saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI yang telah menyatakan dalam berita yang viral di Youtube dan media sosial. Meminta mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda,” kata Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Husein di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/1).

Ari mengungkapkan, pernyataan Arteria Dahlan yang disampaikan dalam rapat di Gedung DPR sudah menyakiti perasaan masyarakat Sunda.

“Ini menyakiti perasaan orang Sunda. Saudara-saudara kita dari daerah lain juga merasa tersinggung,” ucapnya.

Tak hanya itu, kelompok masyarakat sipil yang mengatasnamakan Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS). Juga mendesak PDIP melakukan pergantian antar waktu (PAW) atau mengganti Arteria di Komisi III DPR.

Menanggapi polemik tersebut, Politikus PDIP, Arteri Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat buntut pernyataannya yang meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat kepala kejaksaan tinggi (kajati) menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Permintaan maaf itu disampaikannya usai memberikan klarifikasi di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” kata Arteria dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Arteria juga mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke DPP PDIP. Ia siap menerima segala sanksi buntut pernyataannya di rapat Komisi III DPR tersebut.(han)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Asyik Main Air Banjir, Bocah di Gresik Digigit Ular

NUSADAILY.COM – GRESIK  -  Ini peringatan bagi para orang tua agar menjaga anaknya saat bermain air. Karena ada kejadian saat sedang asyik bermain air...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily