Selasa, Januari 25, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsMetropolitanRapat Pimpinan MPR, Fokus Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga Negara 2022

Rapat Pimpinan MPR, Fokus Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga Negara 2022

NUSADAILY.COM – JAKARTA -Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam rapat pimpinan MPR RI mengatakan, selain PPHN 2022, MPR fokus penyerapan aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga negara terkait pelaksanaan UUD 1945. Ini sesuai dengan Tata Tertib MPR RI No 1 Tahun 2019 pasal 6.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Disebutkan, pimpinan MPR juga memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dengan  Penyesuaian pemahaman hanya tinggal pada pilihan bentuk hukum yang pas terhadap PPHN. Apakah UU atau melalui amandemen.

Untuk itu, hingga saat ini Badan Pengkajian MPR sedang mengkaji substansi sekaligus menyusun rancangan naskah PPHN, sesuai Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI, 23 November 2021, disepakati kajian tersebut bisa selesai paling lambat pada April 2022.

“Dalam melakukan kajian, Badan Pengkajian MPR RI melaksanakannya melalui Rapat Kelompok dengan Pakar, Rapat Perumusan, serta Focus Group Discussion bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, sehingga bisa diserap berbagai pandangan dari berbagai pakar,” jelas Bamsoet seusai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI: Evaluasi 2021 dan Perencanaan 2022, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Selasa (30/11/21).

Dijelaskan, sejauh ini pilihan bentuk hukum PPHN ada tiga. Melalui Ketetapan MPR RI, melalui undang-undang, atau diatur langsung dalam pasal konstitusi. 

Menurut Bamsoet, pilihan mana yang akan dipilih, tergantung pada kesepakatan bersama yang diambil melalui musyawarah untuk mufakat oleh para anggota MPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik dan kelompok DPD RI.

Selain menyelesaikan kajian PPHN, lanjut Bamsoet, tahun 2022 nanti MPR RI juga akan kembali memasifkan pembentukan Majelis Syuro Dunia (World Consultative Assembly), yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19. 

“Pembentukan World Consultative Assembly yang digagas MPR RI telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Antara lain Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, Ketua Parlemen Bahrain dan berbagai pihak lainnya,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, di tahun 2022 nanti, MPR RI akan tetap menjadi Rumah Kebangsaan. Sesuai Pasal 6 ayat D Tata Tertib MPR RI, MPR RI bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“MPR RI akan menyediakan ruang khusus untuk berbagai kelompok masyarakat, khususnya yang selama ini suaranya tidak didengar, terpinggirkan, dan termarjinalkan, agar bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya ke MPR RI. Kita akan buka pintu seluasnya, sehingga tidak ada satupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam wadah persaudaraan NKRI,” pungkas Bamsoet. 

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya ,  Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. (sir/wan)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com Nadzira Shafa sempat hamil anak Ameer Azzikra #tiktoktaiment ♬ Filtered Light - Nik Ammar / Mike Reed