Kamis, September 29, 2022
BerandaNewsMetropolitanPHRI: Sistem OSS dan Perizinan Lewat UU Ciptaker Mudahkan Pelaku Usaha

PHRI: Sistem OSS dan Perizinan Lewat UU Ciptaker Mudahkan Pelaku Usaha

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan berusaha lewat UU Cipta Kerja atau Ciptaker pada prinsipnya akan sangat memudahkan pelaku usaha.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Sebenarnya kalau kita bicara sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan berusaha melalui UU Cipta Kerja, prinsip dasarnya UU Cipta Kerja serta proses daripada RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebetulnya konsepnya akan sangat memudahkan,” ujar Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

BACA JUGA : PHRI Denpasar Minta Petugas yang Berjaga di Pintu Masuk Bali Tidak “Nakal” – Nusadaily.com

Selain itu Maulana juga menambahkan bahwa hal itu akan membuat suatu perizinan yang berlaku bagi semua usaha dan secara nasional, sehingga terdapat satu perizinan berusaha yang sama secara nasional.

Hal terpenting saat ini, kata dia, adalah mengawal penyusunan RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Pada prinsipnya OSS itu tujuannya adalah memudahkan, di mana pelaku usaha tinggal membuat aturan-aturannya dalam RPP tersebut ini memang pada akhirnya memudahkan pelaku usaha,” kata Sekjen PHRI tersebut.

BACA JUGA : Retribusi Pajak Hotel dan Restoran di Palembang Capai Rp 233 Miliar – Noktahmerah.com

Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan versi baru Online Single Submission (OSS). Setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja disahkan Februari mendatang.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, begitu PP selesai dan disahkan, BKPM sebagai lembaga yang mengurus perizinan investasi pun akan langsung menyusun OSS versi baru yang berbasis risiko.

BKPM menargetkan OSS versi baru itu akan bisa mulai digunakan pada Juli 2021. Bahlil mengatakan kemungkinan hanya butuh waktu satu bulan untuk penyesuaian implementasi aplikasi versi baru itu.

BACA JUGA : Pengusaha Restoran di Kudus Berharap Kelonggaran Jam Operasional – Imperiumdaily.com

Pemerintah Menetapkan Perizinan Menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko

Pemerintah sedang merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan. Sebagai salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja, untuk mewujudkan kemudahan dan kepastian usaha.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RPP itu akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau risk base approach (RBA).

Melalui RPP ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.(lal)

BERITA KHUSUS

Tujuh Poktan Situbondo Bakal Dapat Bantuan Alat Jemur Tembakau

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelontorkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022 sekitar Rp180 juta. Duit jumbo...

BERITA TERBARU

Kalau Pandemi Sudah Tidak Ada, Biaya Pasien COVID Ditanggung Siapa?

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Dunia diyakini tengah menghitung waktu menuju akhir pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan RI menyebut, kelak pandemi COVID-19 telah dinyatakan selesai dan...