Sabtu, Mei 28, 2022
BerandaNewsMetropolitanPemindahan Ibu Kota Pakai APBN, Beban Utang RI?

Pemindahan Ibu Kota Pakai APBN, Beban Utang RI?

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 466 triliun. Dana tersebut sebagian akan berasal dari APBN, yang dikhawatirkan akan berdampak pada sisi beban utang.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan pemindahan IKN memang memiliki sisi positif ke sektor konstruksi. Sebab akan ada pembangunan besar-besaran.

BACA JUGA: Melihat Rencana Tol Bawah Laut yang Bakal Nyambung ke Ibu Kota Nusantara

“Kontribusi sektor konstruksi secara nasional sebesar 10,3% dari PDB, sementara spesifik di Kalimantan Timur kontribusinya mencapai 8,8% dari PDB bahkan bisa mencapai 10-11% pada saat proses konstruksi dimulai. Tapi sisi negatifnya juga banyak,” terangnya saat dihubungi detikcom, Selasa (25/1/2022).

Bhima menilai sisi negatif dari pemindahan IKN adalah beban utang negara yang diperkirakan akan semakin meningkat. Sebab pembangunan di IKN baru akan lebih dominan melibatkan pendanaan dari APBN.

“Memang klaim pemerintah rencana pendanaan bersumber dari investasi. Tapi data menunjukkan rata-rata keterlibatan swasta misalnya KPBU di proyek infrastruktur cukup rendah, kisaran 7%” tuturnya.

Selain dari APBN, pembiayaan pembangunan IKN direncanakan juga menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), skema swasta dan BUMN/D.

Namun menurut Bhima pembangunan gedung pemerintah juga dianggap kurang menarik bagi investor karena tidak bersifat komersial. Adapun investor mungkin lebih tertarik ke sarana pelengkap seperti perumahan, apartemen, hotel atau fasilitas kesehatan.

BACA JUGA: 200 Tentara Dikerahkan Amankan Ibu Kota Afghanistan

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menganggap proses pemindahan ibu kota terlalu dipaksakan dan penuh kepentingan. Hal itu menurutnya terlihat dari proses pembentukan UU IKN yang begitu cepat.

“Penuh kepentingan dari pejabat sekaligus pengusaha nasional. Dengan pembahasan UU yang sangat cepat kemudian juga UU pemindahan ibu kota ini ditengarai ada keinginan dari investor untuk mendapatkan jaminan politik apabila ingin investasi di IKN baru,” terangnya saat dihubungi.

Huda juga menekankan, secara pribadi dia menilai pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim tidak memiliki dampak positif. Sebab proses pemindahan dilakukan saat ekonomi RI masih dalam tahap pemulihan imbas pandemi COVID-19

Belum lagi proses pemindahan IKN ini juga salah satunya memanfaatkan APBN. Padahal kondisi APBN sangat terbatas dan seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi.

“Apalagi tahun depan dan 2024, akan ada belanja pemilu yang alokasinya pasti cukup besar. Ditambah ada keharusan pemerintah untuk kembali ke defisit APBN terhadap PDB sebesar 3%,” ucapnya dilansir dari detikcom.

BACA JUGA: 500 Ribu PNS, TNI-Polri Pindah Kerja ke Ibu Kota Baru Mulai 2022

Melihat kondisi APBN tersebut dia menilai ruang fiskal nasional sudah sangat sempit. Bisa jadi jika dipergunakan juga untuk kepentingan pemindahan IKN defisit APBN bisa semakin lebar.

“Kedua, ada potensi oligarki yang akan menikmati dari pemindahan IKN ini mas dimana lahan di sana sudah dimiliki oleh beberapa pejabat dan pengusaha. Pembebasan lahan akan penuh dengan kepentingan dari oligarki ini,” tambahnya.(eky)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Usung Pembelajaran Bahasa, Sosial dan Budaya dalam MBKM, UM Gelar Seminar Nasional

NUSADAILY.COM – MALANG – Dalam rangka menyukseskan gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) khususnya bidang pembelajaran bahasa, sastra dan budaya. Departemen Sastra Jerman Universitas...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 466 triliun. Dana tersebut sebagian akan berasal dari APBN, yang dikhawatirkan akan berdampak pada sisi beban utang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan pemindahan IKN memang memiliki sisi positif ke sektor konstruksi. Sebab akan ada pembangunan besar-besaran.

BACA JUGA: Melihat Rencana Tol Bawah Laut yang Bakal Nyambung ke Ibu Kota Nusantara

"Kontribusi sektor konstruksi secara nasional sebesar 10,3% dari PDB, sementara spesifik di Kalimantan Timur kontribusinya mencapai 8,8% dari PDB bahkan bisa mencapai 10-11% pada saat proses konstruksi dimulai. Tapi sisi negatifnya juga banyak," terangnya saat dihubungi detikcom, Selasa (25/1/2022).

Bhima menilai sisi negatif dari pemindahan IKN adalah beban utang negara yang diperkirakan akan semakin meningkat. Sebab pembangunan di IKN baru akan lebih dominan melibatkan pendanaan dari APBN.

"Memang klaim pemerintah rencana pendanaan bersumber dari investasi. Tapi data menunjukkan rata-rata keterlibatan swasta misalnya KPBU di proyek infrastruktur cukup rendah, kisaran 7%" tuturnya.

Selain dari APBN, pembiayaan pembangunan IKN direncanakan juga menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), skema swasta dan BUMN/D.

Namun menurut Bhima pembangunan gedung pemerintah juga dianggap kurang menarik bagi investor karena tidak bersifat komersial. Adapun investor mungkin lebih tertarik ke sarana pelengkap seperti perumahan, apartemen, hotel atau fasilitas kesehatan.

BACA JUGA: 200 Tentara Dikerahkan Amankan Ibu Kota Afghanistan

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menganggap proses pemindahan ibu kota terlalu dipaksakan dan penuh kepentingan. Hal itu menurutnya terlihat dari proses pembentukan UU IKN yang begitu cepat.

"Penuh kepentingan dari pejabat sekaligus pengusaha nasional. Dengan pembahasan UU yang sangat cepat kemudian juga UU pemindahan ibu kota ini ditengarai ada keinginan dari investor untuk mendapatkan jaminan politik apabila ingin investasi di IKN baru," terangnya saat dihubungi.

Huda juga menekankan, secara pribadi dia menilai pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim tidak memiliki dampak positif. Sebab proses pemindahan dilakukan saat ekonomi RI masih dalam tahap pemulihan imbas pandemi COVID-19

Belum lagi proses pemindahan IKN ini juga salah satunya memanfaatkan APBN. Padahal kondisi APBN sangat terbatas dan seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi.

"Apalagi tahun depan dan 2024, akan ada belanja pemilu yang alokasinya pasti cukup besar. Ditambah ada keharusan pemerintah untuk kembali ke defisit APBN terhadap PDB sebesar 3%," ucapnya dilansir dari detikcom.

BACA JUGA: 500 Ribu PNS, TNI-Polri Pindah Kerja ke Ibu Kota Baru Mulai 2022

Melihat kondisi APBN tersebut dia menilai ruang fiskal nasional sudah sangat sempit. Bisa jadi jika dipergunakan juga untuk kepentingan pemindahan IKN defisit APBN bisa semakin lebar.

"Kedua, ada potensi oligarki yang akan menikmati dari pemindahan IKN ini mas dimana lahan di sana sudah dimiliki oleh beberapa pejabat dan pengusaha. Pembebasan lahan akan penuh dengan kepentingan dari oligarki ini," tambahnya.(eky)