Senin, Juni 27, 2022
BerandaNewsMetropolitanPembatasan Aktivitas Kantor Wajib Diterapkan Sepanjang PSBB

Pembatasan Aktivitas Kantor Wajib Diterapkan Sepanjang PSBB

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta pemerintah mewajibkan setiap kantor di instansi yang berfungsi melayani masyarakat, menerapkan pembatasan aktivitas di perkantoran dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA: Begini Penjelasan Disnakertrans DKI Soal Klaster Covid-19 di Perkantoran

Selanjutnya, diharapkan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat kali ini, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bisa segera dikendalikan.

“Penambahan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota, memang mengkhawatirkan dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan pembatasan sosial yang ketat memang diperlukan sebagai salah satu cara, agar penyebaran coronavirus bisa terkendali,” ungkap Lestari Moerdijat, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 15 September 2020.

Legislator Partai NasDem ini pun merasa prihatin, melihat kondisi sejumlah kantor kementerian dan instansi pemerintah, karena ada puluhan bahkan ada yang secara akumulatif ratusan pegawainya, terpapar Covid-19, pada masa pandemi ini.

Menurutnya, aparatur pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan disiplin, menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun.

Lebih lanjut, politisi yang beken disapa dengan panggilan Rerie ini, mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadikan klaster perkantoran salah satu fokus pengendalian Covid-19, di masa PSBB kali ini.

Pada masa PSBB yang dimulai 14 September 2020 hingga dua minggu mendatang, Rerie menuturkan, Pemprov DKI mewajibkan perkantoran hanya diisi 25 persen dari kapasitas normal.

“Saya kira, kebijakan ini harus benar-benar dipatuhi para pengelola gedung perkantoran,” ucapnya.

BACA JUGA: DKI Mulai Waspadai Klaster Penularan Covid-19 di Perkantoran

Ririe menambahkan, pemantauan kesehatan berkala terhadap para pegawai di setiap perkantoran, juga merupakan tindakan yang harus dilakukan  sebagai upaya mendeteksi dini Covid-19 di lingkungan kantor.

Tentu saja, dia mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat, untuk menegakkan semua pembatasan yang diwajibkan sepanjang PSBB ini berjalan.(Via)

BERITA KHUSUS

Ada Penampakan Kuntilanak di Acara Gowes HUT ke-104 Kota Mojokerto

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Masih dalam rentetan HUT ke 104 Kota Mojokerto, kali ini ribuan masyarakat berpartisipasi ramaikan gowes bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah...

BERITA TERBARU

Kedatangan Jokowi di Jerman Disambut Meriah Warga Indonesia

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Munich, Jerman. Kedatangan Jokowi disambut warga Indonesia yang ada di Jerman. BACA JUGA : Jokowi...

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta pemerintah mewajibkan setiap kantor di instansi yang berfungsi melayani masyarakat, menerapkan pembatasan aktivitas di perkantoran dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

BACA JUGA: Begini Penjelasan Disnakertrans DKI Soal Klaster Covid-19 di Perkantoran

Selanjutnya, diharapkan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat kali ini, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bisa segera dikendalikan.

"Penambahan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota, memang mengkhawatirkan dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan pembatasan sosial yang ketat memang diperlukan sebagai salah satu cara, agar penyebaran coronavirus bisa terkendali," ungkap Lestari Moerdijat, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 15 September 2020.

Legislator Partai NasDem ini pun merasa prihatin, melihat kondisi sejumlah kantor kementerian dan instansi pemerintah, karena ada puluhan bahkan ada yang secara akumulatif ratusan pegawainya, terpapar Covid-19, pada masa pandemi ini.

Menurutnya, aparatur pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan disiplin, menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun.

Lebih lanjut, politisi yang beken disapa dengan panggilan Rerie ini, mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadikan klaster perkantoran salah satu fokus pengendalian Covid-19, di masa PSBB kali ini.

Pada masa PSBB yang dimulai 14 September 2020 hingga dua minggu mendatang, Rerie menuturkan, Pemprov DKI mewajibkan perkantoran hanya diisi 25 persen dari kapasitas normal.

"Saya kira, kebijakan ini harus benar-benar dipatuhi para pengelola gedung perkantoran," ucapnya.

BACA JUGA: DKI Mulai Waspadai Klaster Penularan Covid-19 di Perkantoran

Ririe menambahkan, pemantauan kesehatan berkala terhadap para pegawai di setiap perkantoran, juga merupakan tindakan yang harus dilakukan  sebagai upaya mendeteksi dini Covid-19 di lingkungan kantor.

Tentu saja, dia mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat, untuk menegakkan semua pembatasan yang diwajibkan sepanjang PSBB ini berjalan.(Via)