Sabtu, November 27, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsMetropolitanMAKI : Bukan Hanya Polri, Kejaksaan Juga Harus Berbenah

MAKI : Bukan Hanya Polri, Kejaksaan Juga Harus Berbenah

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bukan hanya Polri yang harus berbenah, namun kejaksaan juga harus guna meningkatkan integritas aparat penegak hukum di Tanah Air.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : MAKI Lanjutkan Gugatan pada Ketua DPR Terkait Pemilihan Anggota BPK

“Jaksa juga bagian dari aparat penegak hukum sehingga juga harus berbenah,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Hal itu ia sampaikan terkait beragam keluhan masyarakat soal rendahnya integritas aparat penegak hukum yang belakangan menjadi sorotan publik.

Upaya penindakan dan perbaikan sudah dilakukan oleh Polri, namun beberapa pihak melihat bukan hanya Korps Bhayangkara saja, namun oknum-oknum jaksa nakal juga harus ditindak Kejaksaan Agung sebagaimana yang dilakukan Polri terhadap anggotanya.

BACA JUGA : Waduh! Politisi PAN dan Kerabat Polisi Disebut dalam Sidang Korupsi Masker di Banten

Boyamin berharap sorotan publik terhadap aparat penegak hukum jadi momentum Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk membersihkan oknum-oknum jaksa nakal di daerah.

Penegak Hukum

Pada intinya, Boyamin sepakat penegak hukum perlu perbaikan secara besar-besaran karena upaya penegakan hukum berada di tangan mereka terutama soal penindakan korupsi.

Oleh karena itu, Boyamin menilai perbaikan tersebut harus menyeluruh bukan hanya polisi saja. Namun juga jaksa melalui Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

BACA JUGA : Koalisi Antikorupsi Makassar Ritual Tolak Bala

Sementara itu, Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan persoalan penegak hukum terutama mengenai oknum jaksa nakal di daerah. Saat ini banyak KPU di daerah sedang bermasalah dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat usai Pilkada serentak Desember 2020.

Persoalannya adalah upaya Kajari setempat menggali adanya dugaan korupsi terkait penggunaan dana hibah untuk Pilkada serentak 2020. Upaya mencari dugaan korupsi itu satu hal yang bagus, namun apabila dilakukan dengan tidak tepat, justru bisa memunculkan pertanyaan.

BACA JUGA : MAKI Sumsel Minta Kejati Tingkatkan Pemberantasan Korupsi di Pemda

“Yang dikhawatirkan adanya insinuasi lain dari upaya pemberantasan korupsi tersebut,” ucap dia.

Menurut aturan yang ada, ketika Kejari di daerah memeriksa hingga menggeledah dan menyegel kantor KPU setempat untuk mendapatkan alat bukti. Harus diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat KPU RI.

Ia juga menyinggung soal tim penyidik antikorupsi Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggeledah KPU daerah setempat terkait dugaan korupsi anggaran dana hibah Pilkada serentak 2020 sebesar Rp19 miliar.(ros)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR