Senin, September 26, 2022
BerandaNewsMetropolitanMahfud Bicara Soal Vonis MK dalam Forum Guru Besar KAHMI

Mahfud Bicara Soal Vonis MK dalam Forum Guru Besar KAHMI

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara soal vonis Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya terkait dengan UU Cipta Kerja dalam Forum Guru Besar KAHMI.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Kunjungi Kantor Nusadaily Group, Presidium MW KAHMI Jatim: Harus Amanah Menyampaikan Risalah 

Mahfud dalam webinar Forum Guru Besar Insan Cita (FGBIC) secara daring, Minggu malam, menyambut baik dan mendorong pelaksanaan diskusi dan perdebatan dengan segala kontroversinya atas vonis Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU Cipta Kerja. 

“Diskusi-diskusi yang seperti ini bermanfaat untuk penguatan hukum tata negara ke depannya, terutama untuk menguatkan fungsi dan peran MK,” kata Mahfud dalam siaran persnya. 

FGBIC adalah forum kajian yang pada umumnya beranggotakan akademisi yang tergabung di dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Dalam organisasi ini Mahfud MD sebagai ketua dewan pakar. 

BACA JUGA : Sekum KAHMI Jatim: Kami Sudah Siapkan Beberapa Pertanyaan Untuk Anies

Hadir sebagai narasumber utama pada webinar itu pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan pembahas Prof. Susi Dwi Harjanti, Prof. Didin S. Damanhuri, Prof. Nurliah Nurdin, dan Dr. Ali Syafaat dengan moderator Prof. Nurul Baruzah. 

Menurut Mahfud, vonis MK boleh didiskusikan dengan berbagai pendapat atau teori-teori. Akan tetapi, yang berlaku adalah amar putusan MK itu sendiri. Mahfud lantas mengemukakan dalil usul fikih yang juga berlaku dalam hukum peradilan secara universal yakni, hukmul haakim yarfaul khilaaf.

Putusan hakim yang inkrah itu berlaku mengikat dan menyelesaikan sengketa, terlepas dari adanya orang yang setuju atau tak setuju. “Putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

BACA JUGA : Terpilih ! Ini Nama-Nama Presdium KAHMI Jatim di Muswil Magetan

Akan tetapi, masih berlaku selama 2 tahun atau sampai diperbaiki. Itulah yang berlaku mengikat,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Menurut dia, diskusi-diskusi atau kritik teoritis atas vonis MK itu sangat perlu karena tiga hal. 

Pertama, untuk mengembangkan studi-studi hukum tata negara; Kedua, untuk memperluas pengenalan masyarakat terhadap eksistensi MK dalam ketatanegaraan di Indonesia; Ketiga, untuk memberi masukan atau kritik terhadap MK. 

Mahfud MD yang juga guru besar hukum tata negara tersebut mengatakan, “Teori yang paling tinggi di dalam hukum tata negara itu adalah teori bahwa keberlakuan hukum tata negara di suatu negara tidak harus ikut teori pakar atau yang berlaku di negara lain, tetapi ikut apa yang ditetapkan oleh Negara itu sendiri sesuai dengan hasilnya terkait dengan poleksosbudnya masing-masing negara.”

BERITA KHUSUS

Unipma Lakukan Pengabdian Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digitalisasi Pasar Desa Klumutan Saradan Madiun

NUSADAILY.COM – MADIUN - Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan....

BERITA TERBARU

Ledakan Bahan Mercon di Asrama Brimob Sukoharjo, Begini Kondisi Terkini TKP

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Ledakan bahan mercon terjadi di kawasan asrama polisi kawasan Markas Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor, Telukan, Grogol, Sukoharjo, tadi...