Rabu, September 28, 2022
BerandaNewsMetropolitanLestari Moerdijat: Pendaftaran PSE Bagian Perlindungan Warga Negara

Lestari Moerdijat: Pendaftaran PSE Bagian Perlindungan Warga Negara

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menekankan Konsistensi penerapan aturan harus terus didukung dengan tetap memperhatikan kritik publik. Hal itu sejalan dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) di tanah air. Karena kewajiban pendaftaran PSE merupakan upaya perlindungan bagi setiap warga negara.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Apa yang terjadi dalam tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik di tanah air akhir-akhir ini harus menjadi perhatian kita semua. Tujuan akhirnya tentu untuk terus menyempurnakan tata kelola yang ada,” ucap Politisi perempuan yang akrab disapa Rerie itu dalam diskusi daring bertema Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 Rabu (13/7/2022)

Dikatakan, era digital dengan segala keterbukaannya berpotensi mendatangkan ancaman. Pada posisi inilah, negara wajib melindungi setiap warga negara dari potensi ancaman tersebut, lewat sejumlah kebijakan pada penyelenggaraan sistem elektronik.

“Tentunya kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dari berbagai ancaman,” kata Rerie.

Ia juga menegaskan, teknologi informasi (internet) dengan segala kemudahan oleh penyedia layanan disertai kebebasan aksesnya mesti dibarengi dengan ketaatan penuh pada aturan setiap negara.

‘’Membuka ruang pada ketidaktaatan hanya akan memelihara potensi ancaman kepada kedaulatan negara,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie berharap, Pemerintah dapat mengakomodasi setiap kritik dan menata pelayanan yang belum optimal agar pelayanan penyelenggara sistem elektronik lebih berkualitas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan penerapan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronika oleh Pemerintah dalam rangka membangun Indonesia sebagai digital nation yang berdaulat di ruang-ruang digital di tanah air.

Menurut Semuel, langkah tersebut setara dengan upaya bangsa ini untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa ini lewat Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

“Upaya mewujudkan Indonesia sebagai digital nation, sudah diawali lewat pembangunan besar-besaran infrastruktur digital di era pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Masih Kata Samuel, Untuk memanfaatkan infrastruktur digital tersebut, berbagai aplikasi digital hadir agar masyarakat bisa memanfaatkan ruang digital yang tersedia.

“Kehadiran ribuan atau jutaan aplikasi di dunia di ruang digital tanah air, memerlukan pengaturan dan mekanisme dalam bentuk tata kelola yang baik dan mendukung kedaulatan negara,” tukasnya.

Diacara yang sama, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mimah Susanti berpendapat penggunaan teknologi informasi di Indonesia sudah tidak terelakkan lagi di era internet yang merupakan ruang publik, sehingga negara harus hadir.  Kebebasan informasi, kata Mimah sudah dinyatakan para pendiri bangsa ini dan diatur lewat Undang-Undang Dasar 1945 dengan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi publik,

“Upaya KPI untuk mengawasi konten dan menghadirkan industri yang sehat, tambah Mimah, merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat dari informasi yang tidak sehat,” pungkasnya.

Diskusi yang dimoderatori Dr. Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu dihadiri oleh Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M. (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI), Mimah Susanti (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat),

Dr. Prabu Revolusi (Direktur Pemberitaan MNC Group) dan Dr. Muhamad Sulhan, S.I.P., M.Si (Dosen Ilmu Komunikasi UGM), sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Fahmi Husaeni (Pemain Tim Nasional eSport Indonesia) dan Jakfar Sidik (Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem) sebagai penanggap. (sir/wan)

BERITA KHUSUS

Tujuh Poktan Situbondo Bakal Dapat Bantuan Alat Jemur Tembakau

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelontorkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022 sekitar Rp180 juta. Duit jumbo...

BERITA TERBARU

Cerita Roy Citayam Fashion Week, Dulu Dapat Rp 5 Juta Sehari Kini Sepi Tawaran

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Citayam Fashion Week yang sempat menjadi fenomena kini tidak lagi eksis. Kawasan Dukuh Atas yang menjadi lokasi fashion show di...