Sabtu, Agustus 13, 2022
BerandaNewsMetropolitanKPK Undang Mendag-Mentan Terkait Kajian Pengelolaan Pangan

KPK Undang Mendag-Mentan Terkait Kajian Pengelolaan Pangan

 NUSADAILY.COM – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat pendahuluan terkait kajian yang akan dilakukan KPK pada 2021.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Jaring Pendapat Masyarakat, Ning Ita Lakukan Survei Kajian Kelayakan Pembentukan BUMD Baru – Nusadaily.com

“Pagi ini, KPK mengundang Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian dalam rapat pendahuluan (kick off meeting) terkait kajian yang akan dilakukan KPK di tahun 2021, yaitu Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan: Studi Kasus Bulog,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis.

Melalui pertemuan tersebut, kata Ipi, KPK meminta penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan KPK untuk memulai kajian tersebut.

“Kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia,” ucap Ipi.

BACA JUGA : Bupati Ipuk Gandeng 13 Perguruan Tinggi Percepat Pemulihan Ekonomi Banyuwangi – Noktahmerah.com

Hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan beserta jajaran pada Direktorat Monitoring.

Sementara dari dua kementerian yang hadir, yaitu Mendag didampingi Irjen Didit Nurdiatmoko dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi. Dari Kementerian Pertanian hadir Mentan didampingi Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, dan Kepala Badan Karantina Ali Jamil.

Ipi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan KPK. Untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di lembaga pemerintahan dan memberikan saran. Jika sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA : Rhenald Kasali Beberkan Strategi Banyuwangi Tingkatkan Kinerja Sosial-Ekonomi – Beritaloka.com

“Yang merupakan pelaksanaan tugas KPK sesuai Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tentang KPK bahwa KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,” kata dia.(ros)

BERITA KHUSUS

Dok! Seluruh Fraksi di DPRD Ponorogo Setujui Perubahan SOTK Satpol PP dan RSUD

NUSADAILY.COM - PONOROGO - Usulan Raperda Perubahan kedua atas Perda No.6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk OPD Satpol PP yang...

BERITA TERBARU

Dampak Krisis Energi Juga Berimbas Pada Olahraga

NUSADAILY.COM – WINA – krisis energi dan kenaikan harga listrik yang signifikan awal September di Wina dan Austria Hilir, kenaikan besar-besaran harga di...