Kamis, Januari 20, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsMetropolitanKetua DPR Ingin Monas Dikembalikan ke Aslinya

Ketua DPR Ingin Monas Dikembalikan ke Aslinya

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) menuai polemik. Sebab, ikon Indonesia tersebut diubah tanpa izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang dipimpin Mensesneg Pratikno.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Revitalisasi itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPR Puan Maharani. Politisi Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019 – 2024 ini, ingin kawasan Monas dikembalikan seperti semula.

“Jangan diubah, tapi kembalikan Monas seperti aslinya. Monas sebagai Monumen Nasional tentu saja salah satu ikon penting,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2020

Anak dari Presiden ke-5 RI ini menuturkan, Monas bukan hanya milik Pemprov DKI. Monas sudah menjadi milik negara lantaran merupakan ikon Republik Indonesia.

“Kembalikan dan maksimalkan Monumen Nasional itu sebagai ikon Republik Indonesia bukan hanya DKI saja,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Satya Utama menyebut revitalisasi Monas tidak memerlukan izin kementeriannya. Namun, revitalisasi Monas memang perlu izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Namun, revitalisasi Monas memang perlu izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang kebetulan dipimpin Mensesneg Pratikno.

“Bukan Setneg ya, (tapi) Komisi Pengarah namanya, kebetulan ketuanya Menteri Sekretaris Negara,” ujar Setya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 22 Januari 2020 kemarin.

Selanjutnya, Keberadaan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995, tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selain Komisi Pengarah, Keppres itu juga mengatur soal Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang dipimpin gubernur DKI Jakarta yang merangkap sebagai sekretaris Komisi Pengarah.

Anggota Komisi Pengarah sesuai Keppres itu, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Gubernur DKI.

Tugas Komisi Pengarah antara lain memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

“Yang jelas bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin,” tuturnya.

Komisi Pengarah juga memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka, yang disusun oleh Badan Pelaksana, dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan tersebut.(via)

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Perampok di Sukun Malang Tertangkap di Taman Dayu Pandaan ##tiktokberita

♬ original sound - Nusa Daily