Kamis, Oktober 28, 2021
BerandaNewsMetropolitanKemenkumham Ajukan Anggaran Rp55 Miliar Untuk Bantuan Hukum Masyarakat

Kemenkumham Ajukan Anggaran Rp55 Miliar Untuk Bantuan Hukum Masyarakat

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp55 miliar untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Kemenkumham: Maknai Hari Lahir Pancasila Untuk Wujudkan Indonesia Bersatu – Nusadaily.com

“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program bantuan hukum litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47,8 miliar. Bantuan hukum non litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8,4 miliar di 33 provinsi se Indonesia,” Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Usulan penambahan pagu anggaran tahun 2022 juga disampaikan Eddy saat rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 bersama Komisi III DPR di Jakarta, Senin (7/6). Total usulan tambahan anggaran Kemenkumham sebesar Rp2,74 triliun.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

BACA JUGA : Kemenkumham Tunggu Informasi BKN Terkait Pembukaan CPNS – Noktahmerah.com

Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati menjelaskan kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan surat keterangan miskin.

“Prosedurnya adalah calon penerima bantuan hukum atau pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM dan dokumen perkaranya,” kata Dwi.

Sementara itu, bantuan hukum non litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. Terdiri terdiri dari penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum.

BACA JUGA : Kemenkumham: Pendaftaran Rekrutmen CPNS Belum Buka 31 Mei – Beritaloka.com

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang menyatakan anggaran pembinaan hukum nasional seharusnya lebih diprioritaskan.(ros)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Istri Selingkuh, Suami Bawa Alat Berat Hancurkan Rumah😱##tiktokberita

♬ kau curangi cintaku - Milan indramayu