Senin, September 20, 2021
BerandaNewsMetropolitanKasus Suap Juliari Batubara, KPK Panggil Tiga Pihak Swasta

Kasus Suap Juliari Batubara, KPK Panggil Tiga Pihak Swasta

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil tiga saksi dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan bansos (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

BACA JUGA : KPK Amankan Dokumen dan Geledah Tempat Tinggal Juliari Batubara Atas Kasus Suap – Nusadaily.com

“Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari Peter Batubara/mantan Menteri Sosial),” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Mereka yang dipanggil, yaitu Edwyn, Imam, dan Andi. Ketiganya dipanggil untuk terus mengumpulkan bukti dan juga melengkapi berkas penyidikan tersangka Juliari.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan untuk tiga tersangka penerima suap kasus tersebut, yaitu Juliari serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos masing-masing Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

BACA JUGA : Benarkah Juliari Batubara Minta Jatah Rp10 Ribu/Paket Bansos? – Noktahmerah.com

Sedangkan pemberi suap adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus sebesar Rp1,28 miliar, karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 sebanyak 1.519.256 paket.

BACA JUGA : Begini Wajah Mensos Juliari Batubara Saat Menyerahkan Diri di Gedung KPK – Beritaloka.com

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar. Karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(ros)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...