Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaNewsMetropolitanIni Respons Bamsoet Jika PPKM Darurat di Perpanjang

Ini Respons Bamsoet Jika PPKM Darurat di Perpanjang

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Merespon Satuan Tugas/Satgas Penanganan Covid-19 yang memberi sinyal akan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam pekan ke depan, yang dikarenakan kasus covid terus meningkat. Hingga 13 Juli 2021 dilaporkan ada 47.899 kasus positif baru.

Dikatakannya , jika secara prinsip dirinya mendukung hal tersebut, namun ia Meminta pemerintah mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan PPKM Darurat, terutama penyebab meningkatnya kasus positif covid-19 selama satu minggu ini. Sehingga ke depannya pemerintah dapat mempertimbangkan secara bijak sebelum memutuskan perpanjangan PPKM Darurat.

“Pemerintah harus memaksimalkan program perlindungan sosial dengan cara mempersiapkan skema bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, dikarenakan pelaksanaan PPKM Darurat sangat berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat, dan memastikan bantuan tersebut diterima oleh yang berhak dan tepat sasaran, ” ungkap Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan Rabu (14/7/2021).

Selain itu, Bamsoet Juga meminta Pemerintah mengkompensasi dampak penerapan PPKM Darurat, melalui realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN dan optimalisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN.

Pemerintah Juga Harus Menambah Jumlah Testing

Karena itu, kata Bamsoet disamping melakukan PPKM Darurat, Pemerintah juga harus menambah jumlah testing, tracing, dan memaksimalkan treatment, serta melakukan percepatan program vaksinasi agar program vaksinasi bisa mencapai target 2 juta vaksinasi dalam sehari pada Agustus 2021.

” Pemerintah juga harus menjamin para pekerja dengan mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor-sektor yang paling terdampak PPKM Darurat, untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya, salah satunya dengan memberikan bantuan subsidi kepada perusahaan untuk tetap dapat memberikan gaji kepada karyawannya, ” pintanya.

Tak hanya itu, Wakil. Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta, agar seluruh pihak, baik kalangan pemerintah, aparat, maupun masyarakat umum, mematuhi aturan PPKM Mikro maupun PPKM Darurat yang berlaku di wilayah masing-masing, sesuai Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 serta Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro.

” MPR menyatakan bahwa kunci keberhasilan dan penanggulangan pandemi covid-19 adalah kerjasama seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (sir/aka)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

PCR

Aturan Terbaru Perjalanan Udara Jawa-Bali, Wajib Tes PCR!

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Satuan Tugas COVID-19  menyampaikan pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan...