Sabtu, September 25, 2021
BerandaNewsMetropolitanIni 3 Indikator PPKM Darurat Kembali Diperpanjang

Ini 3 Indikator PPKM Darurat Kembali Diperpanjang

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpanjangan PPKM Darurat hingga tanggal 2 Agustus 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”. Minggu (25/7/2021) malam.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Luhut Panjaitan menjelaskan, ada 3 indikator yang dijadikan acuan untuk kembali perpanjang PPKM Darurat.

Dirinya menyebut 3 indikator PPKM Darurat tersebut adalah, laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kata Menteri Luhut, Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

Baca Juga: Kota Batu Level 4, BSU Pekerja Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

“Sementara, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis. Diijinkan buka dengan protokol kesehatan (prokes) ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda,” lanjutnya.

Sedangkan, tambah Menteri Luhut Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka. Diijinkan buka dengan prokes ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

“Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri). Yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali. InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali. Serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1,” papar Menteri Luhut.

Di samping itu, dirinya juga menjelaskan PPKM Level 4 akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di tujuh Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. Sedangkan PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Baca Juga: Jawa Bali Masih Level 4, Ini Respon Bamsoet

“Selain itu, PPKM Level 2 akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali,” tegas Menteri Luhut Panjaitan.

Dikatakan pula, untuk testing dan tracing. Pemerintah telah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemda.

“Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing,” Jelasnya.

Baca Juga: Inul Daratista Isi Suara Bu Nur di Serial Animasi Ini Budi

Masih kata Menko Luhut, kegiatan tracing akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan. Utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Diacara yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan jika Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi. Baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk COVID-19,” kata Menko Airlangga.

Baca Juga: PPKM Level 4 Magetan, Banyak Rumah Makan dan Kafe Masih Layani Makan Minum di Tempat

Terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos) tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level 4. Menko Airlangga menyampaikan bahwa bansos yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level 4.

Antara lain dengan menambah manfaat Kartu Sembako sebesar masing-masing Rp200 ribu selama 2 bulan. Untuk 18,8 Juta KPM dan Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200 ribu/bulan selama 6 bulan.

Sedangkan Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei-Juni). Sebut Menko Airlangga disalurkan pada Juli, sebesar Rp6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM.

“Untuk melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus-Desember) sebesar Rp5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima dan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober-Desember). Sebesar Rp1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan,” papar Airlangga.

Baca Juga: Pemkot Tangerang Gencarkan Vaksinasi – 3T di Penerapan PPKM Level 4

Sedangkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan.

Sementara, Lanjut Menko Airlangga Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebesar Rp8,8 T dan Tambahan, Prakerja sebesar 1,2 T, dan Bantuan Beras masing-masing 10 kilogram untuk 28,8 Juta KPM. Tahap 1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap 2 disalurkan 8,8 juta KPM.

“Untuk UMK selama PPKM Level 4, pemerintah melakukan Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru masing-masing Rp1,2 Juta. Serta pemberian bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima masing-masing Rp. 1,2 Juta,” ungkap Airlangga.

Bukan itu saja, tambah Menko Airlangga, Pemerintah juga memberikan Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021.

“Selain itu, Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll,” ungkapnya.

Terkahir Menko Airlangga Menegaskan apa yang disampaikan oleh Presiden. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan COVID-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama. Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” tutupnya. (sir/ark)

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

The Legion Nutrition dan Amarta Hills Berkolaborasi Gelar Body Competition

NUSADAILY.COM - KOTA BATU - Produsen suplemen olahraga, The Legion Nutrition tak berhenti memberikan dukungannya di bidang olahraga. Kali ini mereka ambil bagian sebagai...