Sabtu, September 25, 2021
BerandaNewsMetropolitanIdentitas Pelapor Kantor Langgar WFH, Dijamin Kerahasiaannya

Identitas Pelapor Kantor Langgar WFH, Dijamin Kerahasiaannya

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, memberi jaminan untuk melindungi identitas pelapor perusahaan-perusahaan pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Bila Anda menemukan tempat Anda bekerja bukan sektor esensial, bukan sektor kritikal, laporkan. Lewat apa? Lewat aplikasi JAKI. Anda bisa laporkan, nama Anda tidak akan muncul. Anda akan terlindungi identitasnya,” kata Anies dalam unggahannya instagram @aniesbaswedan.

BACA JUGA : Meski Pegawai “WFH”, Gedung Perkantoran dan Kementerian Tetap Buka – Nusadaily.com

Pelaporan tersebut, kata Anies, akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, dan TNI dengan langsung menegakkan aturan yang berlaku.

“Setelah dilaporkan, segera kita akan melakukan tindakan untuk menegakkan aturan,” ucap Anies.

BACA JUGA : Pemkab Temanggung Berlakukan WFH karena Sejumlah ASN Terpapar COVID-19 – Imperiumdaily.com

Pemerintah telah menetapkan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang untuk kawasan Jawa-Bali demi menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Semua sektor usaha diminta untuk meniadakan kegiatan di kantor atau diharuskan Work From Home (WFH) 100 persen, terkecuali sektor esensial (50 persen WFO) dan kritikal (100 persen WFO) serta unsur pemerintahan dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan ketat.

BACA JUGA : Kementerian BUMN Terapkan WFH Mulai 17-25 Juni 2021 – Noktahmerah.com

Adapun yang termasuk sektor esensial yakni komunikasi dan IT; keuangan dan perbankan; pasar modal; sistem pembayaran, perhotelan non- penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Kemudian untuk sektor kritikal yakni energi; kesehatan; keamanan; logistik dan transportasi; industri makanan, minuman dan penunjang; petrokimia; semen; objek vital nasional; penanganan bencana; proyek strategis nasional; konstruksi; utilitas dasar (listrik & air); dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sanksi pada para pelanggar PPKM Darurat, mulai dari penutupan tiga hari, sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha.(han)

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

The Legion Nutrition dan Amarta Hills Berkolaborasi Gelar Body Competition

NUSADAILY.COM - KOTA BATU - Produsen suplemen olahraga, The Legion Nutrition tak berhenti memberikan dukungannya di bidang olahraga. Kali ini mereka ambil bagian sebagai...