Sabtu, Januari 22, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsMetropolitanHNW Dukung Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Pemerkosa 12 Santriwati

HNW Dukung Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Pemerkosa 12 Santriwati

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI  Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung sikap tegas jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati terhadap Herry Wirawan terdakwa pemerkosa 12 santriwati. 

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Disamping itu, dirinya  juga  mengkritik pihak-pihak yang menolaknya, dan mengingatkan kepada mereka agar konsisten dengan pelaksanaan prinsip konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Hal itu disampaikannya dalam keterangan Tertulisnya kepada Wartawan Jumat (14/1/2022).

Dikatakan pula, hukuman mati tersebut adalah  bukti keseriusan dan komitmen untuk memberantas kekerasan dan kejahatan seksual,  Apalagi, kata HNW  ketika anak-anak yang menjadi korbannya.

“Sanksi hukuman mati itu diakui dalam sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak. Apalagi berdasarkan prinsip hukum dan HAM di Indonesia, ada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak,” terang HNW.

Ditambahkan,  meski UUD NRI 1945 memberikan jaminan terhadap hak hidup sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28I, tetapi pelaksanaan hak hidup itu dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) tersebut.

 “Artinya, sanksi hukuman mati itu tetap sah diberlakukan selama diatur melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Undang-undang  Perlindungan Anak sambung  HNW  jelas mencantumkan beberapa ketentuan hukuman mati terhadap kejahatan serius terhadap anak.

“Selain di Pasal 81 ayat (5) terkait kekerasan seksual terhadap anak yang dikenakan kepada Herry Wirawan, ada pula Pasal 89 ayat (1) yang mencantumkan hukuman mati terkait pelibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan / atau psikotropika,” tegasnya.

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR RI yang  membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga mendukung  tuntutan Jaksa terhadap Herry Wirawan yang menambahkan sanksi pemberat.

Menurut HNW, hal itu  sebagai ikhtiar kesungguhan menghadirkan perlindungan terhadap anak-anak.  Juga  sebagai usaha menghadirkan efek jera agar orang lain berpikir berulangkali untuk melakukan perbuatan serupa.

“Memang ada pihak yang berdalih tidak ada korelasi antara hukuman mati dan efek jera, dengan argumen bahwa kejahatan toh masih ada. Ini logika yang sesat dan tak sesuai dengan prinsip negara hukum seperti yang berlaku di Indonesia. Kalau cara berpikirnya seperti itu, maka semua sanksi pidana yang ringan sekalipun akan bisa dianggap tidak diperlukan, karena dianggap tidak memiliki efek jera, karena masih terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat,” tukasnya.

HNW mengatakan, dukungan  hukuman mati terhadap Hery Wiryawan, kata HNW   merupakan komitmen dirinya dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memberantas dan mencegah kekerasan serta  kejahatan seksual. Karenanya  HNW juga berharap agar RUU Tindak PIdana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), bila akan disahkan juga sebagai UU, agar  diperbaiki sesuai   aspirasi Publik.  Antara  lain dengan mencantumkan hukuman yang maksimal ini. 

“Ini bentuk konsistensi kami memberantas kekerasan seksual dan melindungi korban. Kalau    pendukung RUU TPKS serius melawan kejahatan/kekerasan seksual, dan betul-betul ingin melindungi korban,   harusnya juga mendukung tuntutan hukuman mati, tidak malah menolaknya, dan memasukkan ketentuan sangsi hukuman mati itu ke dalam Pasal-Pasal di RUU TPKS,” tukas Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. 

Tidak hanya itu, secara tegas, HNW juga mengkritik Komnas HAM yang justru berkomentar menolak tuntutan hukuman mati terhadap predator anak. 

Seharusnya, kata HNW norma hukum yang dijadikan acuan   hukum oleh Komnas adalah yang berlaku di Indonesia.  Karena  kasusnya terjadi di Bandung, Indonesia.

“Mestinya, Komnas HAM mendukung pemberlakuan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan  malah mengendorse norma hukum berlaku di negara lain, seperti Inggris dalam kasus Reinhard Sinaga, dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya. (sir/wan)

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Perampok di Sukun Malang Tertangkap di Taman Dayu Pandaan ##tiktokberita

♬ original sound - Nusa Daily