Sabtu, Mei 28, 2022
BerandaNewsMetropolitanGolkar Serahkan Proses Hukum Bupati Langkat ke KPK

Golkar Serahkan Proses Hukum Bupati Langkat ke KPK

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang merupakan kader Partai Golkar ditetapkan tersangka kasus suap oleh KPK. Golkar prihatin dengan kabar tersebut.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : OTT di Sumut, KPK Tangkap Bupati Langkat

“Kami juga baru mendengar dan membaca berita terkait OTT Bupati Langkat. Tentu kami turut prihatin dengan keadaan yang dialami Bupati Langkat,” kata Ketua Bakumham Golkar Supriansa kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Supriansa menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke KPK. Dia yakin Terbit Rencana punya argumentasi terkait penangkapan ini.

BACA JUGA : Sepanjang 755 kilometer Jalan Kabupaten di Langkat Sudah Diaspal

“Bupati langkat tentu memiliki argumentasi di hadapan penyidik. Dan masalah itu kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

Hingga saat ini, Bakumham Golkar belum mendapat keterangan resmi dari Terbit Rencana.

BACA JUGA : Puting Beliung Langkat, Kemensos Bantu Bahan Bangunan

“Dan sampai saat ini kami di Bakumham Golkar baru mengetahui kabar OTT KPK itu melalui media. Belum ada penyampaian secara khusus dari pihak Bupati Langkat di Bakumham Golkar,” ujar Supriansa, dilansir dari detik.com

Kasus Suap Proyek Infrastruktur

Diketahui, Terbit Rencana telah ditetapkan tersangka kasus suap proyek infrastruktur oleh KPK. KPK juga menetapkan 5 orang lain tersangka termasuk di dalamnya saudara kandung Terbit Rencana. Berikut daftar keenam tersangka itu:

BACA JUGA : Bupati Langkat Terjaring OTT KPK

Diduga sebagai pemberi:

1. MR (Muara Perangin-angin) selaku swasta

Diduga penerima:

1. TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) selaku Bupati Langkat
2. ISK (Iskandar PA) selaku kepala desa Balai Kasih
3. MSA (Marcos Surya Abdi) selaku swasta/kontraktor
4. SC (Shuhanda Citra) selaku swasta/kontraktor
5. IS (Isfi Syahfitra) selaku swasta/kontraktor

BACA JUGA : Berat Badan Dinar Candy Naik, Diet Herbal Tolak Sedot Lemak

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sebagai berikut:

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(ros)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Donny Yoesgiantoro Resmi Jabat Ketua KI Pusat Periode 2022-2026

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Lembaga Komisi Informasi (KI) Pusat Menetapkan menetapkan Donny Yoesgiantoro sebagai Ketua KI Pusat untuk periode 2022-2026. Sedangkan Arya Sandhiyudha terpilih...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang merupakan kader Partai Golkar ditetapkan tersangka kasus suap oleh KPK. Golkar prihatin dengan kabar tersebut.

BACA JUGA : OTT di Sumut, KPK Tangkap Bupati Langkat

"Kami juga baru mendengar dan membaca berita terkait OTT Bupati Langkat. Tentu kami turut prihatin dengan keadaan yang dialami Bupati Langkat," kata Ketua Bakumham Golkar Supriansa kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Supriansa menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke KPK. Dia yakin Terbit Rencana punya argumentasi terkait penangkapan ini.

BACA JUGA : Sepanjang 755 kilometer Jalan Kabupaten di Langkat Sudah Diaspal

"Bupati langkat tentu memiliki argumentasi di hadapan penyidik. Dan masalah itu kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan," ucapnya.

Hingga saat ini, Bakumham Golkar belum mendapat keterangan resmi dari Terbit Rencana.

BACA JUGA : Puting Beliung Langkat, Kemensos Bantu Bahan Bangunan

"Dan sampai saat ini kami di Bakumham Golkar baru mengetahui kabar OTT KPK itu melalui media. Belum ada penyampaian secara khusus dari pihak Bupati Langkat di Bakumham Golkar," ujar Supriansa, dilansir dari detik.com

Kasus Suap Proyek Infrastruktur

Diketahui, Terbit Rencana telah ditetapkan tersangka kasus suap proyek infrastruktur oleh KPK. KPK juga menetapkan 5 orang lain tersangka termasuk di dalamnya saudara kandung Terbit Rencana. Berikut daftar keenam tersangka itu:

BACA JUGA : Bupati Langkat Terjaring OTT KPK

Diduga sebagai pemberi:

1. MR (Muara Perangin-angin) selaku swasta

Diduga penerima:

1. TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) selaku Bupati Langkat
2. ISK (Iskandar PA) selaku kepala desa Balai Kasih
3. MSA (Marcos Surya Abdi) selaku swasta/kontraktor
4. SC (Shuhanda Citra) selaku swasta/kontraktor
5. IS (Isfi Syahfitra) selaku swasta/kontraktor

BACA JUGA : Berat Badan Dinar Candy Naik, Diet Herbal Tolak Sedot Lemak

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sebagai berikut:

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(ros)