Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNewsMetropolitanDPR: Revisi UU Pemilu Penting dan Relevan Untuk Dilakukan

DPR: Revisi UU Pemilu Penting dan Relevan Untuk Dilakukan

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu penting dan relevan untuk dilakukan dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA: Fraksi Partai NasDem Optimis RUU Pemilu Tetap Dibahas – Nusadaily.com

“Saya menyerap aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan sistem demokrasi dan politik di Indonesia. Pembahasan RUU Pemilu relevan dan penting untuk dilakukan,” kata Azis di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan argumen urgensi revisi UU Pemilu, pertama, UU nomor 7 tahun 2017 telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah atau “invalid votes” dan surat suara terbuang atau “wasted votes”; ketiga Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

BACA JUGA : Gibran Tekankan Tak Ada Dinasti Politik dalam Pencalonannya Jadi Wali Kota Surakarta – Noktahmerah.com

Mahkamah Konstitusi dalam putusan bernomor 55/PUU-XVII/2019 menyebutkan enam varian model Pemilu serentak untuk digagas oleh pengubah UU sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keenam varian tersebut yaitu Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

BACA JUGA: PKS Sumsel Tolak Rencana Revisi UU Pemilu – Imperiumdaily.com

Kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak provinsi untuk memilih DPRD provinsi dan gubernur, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Sifat Keserentakan Pemilihan Umum

Keenam, pilihan-pilihan keserentakan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Azis menjelaskan alasan keempat urgensi revisi UU Pemilu yaitu desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Kelima, kebutuhan penyelarasan pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain,” ujarnya.

Alasan keenam, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran atau “many room to justice” sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu Azis mengakui adanya kecenderungan sejumlah partai politik ingin menunda merevisi terhadap RUU Pemilu. Karena Pilkada dan Pemilu diselenggarakan bersamaan di tahun 2024.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa revisi terhadap UU Pemilu bukan bertujuan untuk menggugurkan amanat UU Pilkada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan terjadinya penyelenggaraan pemilu secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan Pilkada dan pilpres.

“Justru sebaliknya, revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila Pilkada dan Pemilu diselenggarakan serentak. Seperti kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan pemilih, serta keadilan dan kepastian hukum. Itu semua terkait dengan kualitas pemilu dan legitimasi,” katanya.

Dia menghimbau apabila akhirnya sejumlah Fraksi di DPR memutuskan untuk tetap merevisi UU Pemilu. Maka fokus pembahasan harus berkenaan dengan upaya mencari solusi dalam rangka membangun sistem penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien.

Langkah itu menurut dia sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem demokrasi di Indonesia. Diharapkan publik tidak berspekulasi tentang rencana DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.(ros)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Waspada! Virus Hendra Berpotensi Jadi Pandemi, Ini Gejala dan Penularannya

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Virus Hendra disebut berpotensi menjadi pandemi di masa mendatang. Ahli epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menilai potensinya sama...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu penting dan relevan untuk dilakukan dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

BACA JUGA: Fraksi Partai NasDem Optimis RUU Pemilu Tetap Dibahas – Nusadaily.com

"Saya menyerap aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan sistem demokrasi dan politik di Indonesia. Pembahasan RUU Pemilu relevan dan penting untuk dilakukan," kata Azis di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan argumen urgensi revisi UU Pemilu, pertama, UU nomor 7 tahun 2017 telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah atau "invalid votes" dan surat suara terbuang atau "wasted votes"; ketiga Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

BACA JUGA : Gibran Tekankan Tak Ada Dinasti Politik dalam Pencalonannya Jadi Wali Kota Surakarta – Noktahmerah.com

Mahkamah Konstitusi dalam putusan bernomor 55/PUU-XVII/2019 menyebutkan enam varian model Pemilu serentak untuk digagas oleh pengubah UU sesuai dengan ketentuan UUD 1945, keenam varian tersebut yaitu Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

BACA JUGA: PKS Sumsel Tolak Rencana Revisi UU Pemilu – Imperiumdaily.com

Kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak provinsi untuk memilih DPRD provinsi dan gubernur, dan beberapa waktu setelahnya pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Sifat Keserentakan Pemilihan Umum

Keenam, pilihan-pilihan keserentakan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Azis menjelaskan alasan keempat urgensi revisi UU Pemilu yaitu desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Kelima, kebutuhan penyelarasan pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain," ujarnya.

Alasan keenam, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran atau "many room to justice" sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu Azis mengakui adanya kecenderungan sejumlah partai politik ingin menunda merevisi terhadap RUU Pemilu. Karena Pilkada dan Pemilu diselenggarakan bersamaan di tahun 2024.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa revisi terhadap UU Pemilu bukan bertujuan untuk menggugurkan amanat UU Pilkada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan terjadinya penyelenggaraan pemilu secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan Pilkada dan pilpres.

"Justru sebaliknya, revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila Pilkada dan Pemilu diselenggarakan serentak. Seperti kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan pemilih, serta keadilan dan kepastian hukum. Itu semua terkait dengan kualitas pemilu dan legitimasi," katanya.

Dia menghimbau apabila akhirnya sejumlah Fraksi di DPR memutuskan untuk tetap merevisi UU Pemilu. Maka fokus pembahasan harus berkenaan dengan upaya mencari solusi dalam rangka membangun sistem penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien.

Langkah itu menurut dia sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem demokrasi di Indonesia. Diharapkan publik tidak berspekulasi tentang rencana DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.(ros)