Senin, September 20, 2021
BerandaNewsMetropolitanDPR Ajak Elemen Bangsa Jaga Eksistensi Ideologi Negara

DPR Ajak Elemen Bangsa Jaga Eksistensi Ideologi Negara

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengajak semua elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinekka Tunggal Ika.

Dia juga mengajak masyarakat dapat tetap tenang dan tidak terprovokasi serta bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan untuk menentang keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

BACA JUGA : Tak Ingin Perda IMB Dikatakan Tumpul, Komisi C DPRD Kota Batu Akan Lakukan Pengawasan Ketat – Nusadaily.com

“Saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir yang ditandai dengan angka kasus COVID-19 baru yang terus meningkat setiap harinya sehingga menghindari kerumunan massa adalah langkah terbaik untuk melindungi diri serta keluarga dari terpapar COVID-19,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mendukung sikap dan langkah Pemerintah membubarkan FPI karena diduga kerap melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat yang bertentangan dengan hukum.

Menurut dia, Pemerintah tentunya sudah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan kebijakan tersebut.

BACA JUGA : Anggota Komisi IX DPR Kecewa, Iuran BPJS Tetap Naik – Noktahmerah.com

Azis juga mendukung Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

“Tentu pemerintah sudah memiliki informasi serta landasan yang kuat dalam membuat keputusan ini. Terlebih ada sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain menurut Menkopolhukam,” ujarnya.

BACA JUGA : Ketua DPRD Bangka Selatan Positif COVID-19 – Imperiumdaily.com

Terkait dengan keberatan pihak FPI terhadap keputusan pemerintah, Azis mengatakan bahwa hal itu bisa melalui jalur hukum yang berlaku. Seperti mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Langkah tersebut, menurut politikus Partai Golkar itu, sangat tepat agar tidak ada kegiatan berkumpul fisik pada masa pandemi yang berdampak pada peningkatan jumlah kasus positif COVID-19.(lal)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...