Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaNewsMetropolitanDjoko Tjandra Dapat Remisi, ICW: Dia Belasan Tahun Kabur

Djoko Tjandra Dapat Remisi, ICW: Dia Belasan Tahun Kabur

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Djoko Tjandra dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan tindakan melawan hukum karena melarikan diri sebelum putusan perkara dibacakan.

Sehingga ICW mengaku heran dan mempertanyakan pertimbangan pemberian remisi oleh Kemenkum HAM ke Djoko Tjandra.

BACA JUGA : Djoko Tjandra: Pinangki Janjikan Tak Ada Eksekusi

“ICW mempertanyakan alasan Kemenkum HAM memberikan pengurangan hukuman berupa remisi umum hari kemerdekaan kepada Joko S Tjandra. Betapa tidak, narapidana itu sebelumnya telah bertindak melawan hukum dengan melarikan diri sebelum putusan dibacakan pada tahun 2009 lalu,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Kurnia mengatakan persyaratan pemberian remisi tidak hanya bagi narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanan, akan tetapi napi yang memiliki kelakuan baik. Dia menyoroti kelakuan baik Djoko Tjandra.

BACA JUGA : Terpidana Kasus Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra Berharap Dituntut Bebas

“Selain itu, jangan lupa, syarat untuk mendapatkan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tidak hanya mensyaratkan telah menjalani 1/3 masa pidana, melainkan juga berkelakuan baik,” tutur dia.

“Maka dari itu, pertanyaan lanjutannya: apakah seseorang yang melarikan diri selama sebelas tahun dianggap berkelakuan baik oleh Kemenkum HAM?” jelasnya.

BACA JUGA : Sahroni: Putusan Pinangki Barometer Menuntut Djoko Tjandra

Kemenkum HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebelumnya memberikan remisi umum kepada koruptor dalam rangka HUT RI ke-76. Dari 3.496 narapidana koruptor, yang mendapat remisi ada 214 orang. Di antaranya ada nama Djoko Tjandra.

“Narapidana tipikor yang mendapatkan remisi umum tahun ini adalah 214 orang dari total 3.496 narapidana tipikor (6 persen),” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti saat dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8).

BACA JUGA : Vita Alvia, Pedangdut Banyuwangi Jebolan D’Academy

Hak Narapidana

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut remisi koruptor merusak image penegak hukum dan melanggar aturan.

“Pemberian remisi terhadap koruptor yang merusak image aparat penegak hukum, bukan hanya melanggar PP No 28/2006, tapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemerintah harus tahu bahwa masyarakat tidak gampang lagi diperdaya dengan janji-janji kosong karena yang mereka lihat adalah tindakan nyata pemerintah,” kata Laode kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Ditjenpas pun menanggapi sorotan mantan pimpinan KPK itu. Ditjenpas menegaskan remisi adalah hak setiap narapidana.

“Sudah kami sampaikan juga bahwa pemberian hak remisi ini adalah bagian dari pemenuhan hak narapidana. Sekali lagi, bahwa kami pelaksana tugas pemasyarakatan, baik di lapas maupun rutan, adalah melaksanakan pembinaan,” ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti saat dihubungi, Sabtu (21/8).(jib)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

PCR

Aturan Terbaru Perjalanan Udara Jawa-Bali, Wajib Tes PCR!

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Satuan Tugas COVID-19  menyampaikan pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan...