Jumat, Mei 27, 2022
BerandaNewsMetropolitanDana TKDD Mengendap di Bank, Ketua DPD Imbau Pemprov Jatim Segera Lakukan...

Dana TKDD Mengendap di Bank, Ketua DPD Imbau Pemprov Jatim Segera Lakukan Belanja Daerah

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk segera melakukan percepatan belanja daerah. 

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Hal ini merespon temuan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah pusat yang masih mengendap di bank sebesar Rp113,38 triliun. Dimana temuan ini paling besar di Jawa Timur sebesar Rp16,99 triliun. 

Baca Juga: Kunjungi Desa Wisata Pulau Untung Jawa, Ketua DPD LaNyalla Minta Genjot Genjot Branding Parawisata

“Kita meminta supaya dana tersebut segera dipergunakan. Pemda memiliki peran penting dalam akselerasi penggunaan dana tersebut di wilayah masing-masing. Jangan terus-menerus mengendap karena akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik,” kata senator yang akrab disapa LaNyalla,kepada Wartawan Sabtu (22/1/2022).

LaNyalla mendorong Pemprov Jatim agar segera melakukan percepatan belanja daerah. Terutama untuk pembangunan dan pergerakan ekonomi. Selain itu juga untuk memastikan pengendalian Covid-19 dengan baik.

Baca Juga: Menang atas Taiwan, LaNyalla Yakin Timnas Lolos ke Piala Asia 2023

“Dengan adanya dana mengendap membuktikan kalau Pemda belum mampu merealisasikan belanja agar terserap oleh masyarakat. Apalagi jumlah dana yang terparkir di bank jumlahnya cukup fantastis,” tuturnya.

LaNyalla juga berharap hal serupa dilakukan oleh daerah-daerah lain. Kepala daerah diminta lebih bijak bertindak dengan memperhatikan masyarakat yang membutuhkan. 

Baca Juga: LaNyalla Desak Pemerintah Segera Cairkan Bansos Untuk Masyarakat

“Dalam kondisi sekarang ini, kepala daerah harus memiliki komitmen dan kepedulian yang sama agar dana tersebut dipergunakan dengan baik untuk menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat,” pintanya.

LaNyalla mengingatkan bahwa tindakan kepala daerah yang sengaja memarkir dana di bank bisa saja berurusan dengan hukum sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca Juga: LaNyalla Siapkan FGD Amendemen Konstitusi di MPC PP se-Jawa Timur

“KPK pernah menyampaikan bahwa pengendapan dana yang disengaja untuk kemudian mendapat keuntungan tertentu, itu merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Makanya, Pemda atau kepala daerah dalam hal ini harus hati-hati,” ingatnya.

Sepanjang 2021, pemerintah menyalurkan TKDD sebesar Rp785,7 triliun atau tumbuh tiga persen dari tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2019-2021, saldo rata-rata dana pemerintah daerah di perbankan pada akhir tahun sebesar Rp102,95 triliun. (sir/ark)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Asyik Main Air Banjir, Bocah di Gresik Digigit Ular

NUSADAILY.COM – GRESIK  -  Ini peringatan bagi para orang tua agar menjaga anaknya saat bermain air. Karena ada kejadian saat sedang asyik bermain air...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily