Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaNewsMetropolitanAnies Keluarkan Kepgub PPKM yang Wajibkan Sertifikat Vaksin

Anies Keluarkan Kepgub PPKM yang Wajibkan Sertifikat Vaksin

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 966 Tahun 2021. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 yang di dalamnya juga menetapkan kewajiban memiliki sertifikat vaksinasi pada setiap kegiatan.

BACA JUGA : Kasus COVID-19 Dikhawatirkan Melonjak Usai Festival Musik Lollapalooza

Dari dokumen yang didapatkan pada Kamis ini, ketentuan tersebut tertuang dalam poin empat ketetapan dalam Kepgub yang diteken Anies pada 3 Agustus 2021.

Kepgub tersebut menerangkan bahwa selama masa PPKM Level 4 COVID-19. Setiap orang yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan. Harus sudah divaksinasi COVID-19, minimal dosis pertama.

Kemudian buktinya ditunjukkan dengan sertifikat vaksin yang diunduh melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau laman PeduliLindungi.id.

BACA JUGA : Rumah Oksigen Gotong Royong Jadi Solusi Cepat Tangani Pandemi COVID

“Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 bulan pasca terkonfirmasi COVID-19. Dapat menunjukkan bukti hasil laboraturium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter. Serta anak-anak usia kurang dari 12 tahun,” ucap Anies dalam Kepgub tersebut.

Kepgub itu sendiri, dikeluarkan sehubungan dengan PPKM Level 4 COVID-19 kembali dilanjutkan selama tujuh hari. Terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021. Serta sebagai pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

BACA JUGA : Walau Terlanjur Daftar, Sebanyak 2.000 Orang Urung Terlayani Vaksinasi di Kampus Unej

Dalam Kepgub tersebut, Anies menyebut bahwa penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan sanksinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019.(ros)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Gerakan Gempur Rokok Ilegal yang Digalakkan Bea Cukai Sasar Desa Olean

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Gerakan gempur rokok ilegal (GGRI) yang digalakkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo Bea Cukai Jember serta Kejari menyasar...