Jumat, Agustus 19, 2022
BerandaNewsMetropolitanAnggota DPR: Belum Ada Kepastian Pembahasan RUU Ibu Kota Negara

Anggota DPR: Belum Ada Kepastian Pembahasan RUU Ibu Kota Negara

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Fraksi PAN Tolak RUU BPIP dan IKN Dimasukan RUU Proglegnas Prioritas 2021 – Nusadaily.com

“RUU IKN memang masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian pembahasannya, kami masih menunggu kelanjutan-nya,” kata Guspardi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, RUU IKN belum diputuskan apakah akan dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus).

Dia menjelaskan, jika dibahas di panja, yang dilibatkan hanya satu alat kelengkapan dewan (AKD) dan apabila dibahas di tingkat pansus akan melibatkan banyak AKD atau komisi.

BACA JUGA : Algojo UU Omnibus Ciptaker adalah Mahkamah Konstitusi – Noktahmerah.com

“Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan memutuskan apakah RUU IKN dibahas di panja atau pansus. Sampai sekarang belum ada kabar terkait rapat bamus yang membahas masalah tersebut,” ujarnya.

Dia menegaskan pengaturan mengenai ibu kota negara diatur di tingkat undang-undang, sehingga secara hukum, Pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Menurut politisi PAN itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebenarnya masih tahap keputusan politik, belum merupakan keputusan hukum karena memang belum ada Undang-Undang sebagai payung hukumnya.

BACA JUGA : Pemuka Agama Indonesia buat Petisi Tolak RUU Omnibus Law, hingga Pukul 11.30 WIB sudah Diteken 500 Ribu Orang Lebih – Beritaloka.com

“Sampai saat ini masih berlaku UU Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang ibu kota negara ada di Jakarta. Selama UU ini belum dicabut, artinya Ibu Kota Indonesia masih berada di Jakarta,” tutur-nya.

Karena itu menurut dia, sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Dia menegaskan bahwa UU menjadi hal yang sangat penting, karena akan menjadi rujukan untuk mengatur anggaran yang harus disiapkan karena anggaran tidak bisa dikeluarkan tanpa ada dasar (UU) yang sah.(ros)

BERITA KHUSUS

Peringatan HUT ke-77 RI Kota Pasuruan, Dari Upacara Bendera Hingga Bagi Akta Kelahiran

NUSADAILY.COM - PASURUAN - Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Pasuruan dilaksanakan pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dimulai dengan Upacara peringatan...

BERITA TERBARU

Pulau Selebritis Terbakar, Fashion Star Armani Melarikan Diri ke Kapal Pesiar

NUSADAILY.COM – PANTELLERIA – Pulau ini sangat populer di kalangan selebriti, namun nahasnya kebakaran terjadi di pulai liburan Patelleria pada Rabu malam (17/08/2022). Banyak korban...