Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNewsMetropolitanAkademisi: Sejak Awal Dewas KPK Dicurigai Sebagai Alat Pembenaran Koruptor

Akademisi: Sejak Awal Dewas KPK Dicurigai Sebagai Alat Pembenaran Koruptor

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Feri Amsari mengatakan sedari awal sudah dicurigai bahwa keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digunakan sebagai alat pembenaran oleh para koruptor.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Akademisi: Penanganan Sampah di Medan Makin Terukur

“Termasuk alat pembenaran dari kealpaan KPK dan koruptor,” kata Feri Amsari saat dihubungi, di Jakarta, Selasa(13/7).

Sebagai contoh, kata dia, kasus yang menimpa dua penyidik KPK yang diberi sanksi oleh Dewas KPK yakni M Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga.

Dewas KPK menyatakan dua penyidik tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK. Keduanya dinilai melakukan perundungan dan pelecehan kepada Agustri Yogaswara yang merupakan saksi dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Feri mengatakan dalam kasus dua penyidik tersebut, masyarakat atau publik bisa saja tidak akan fokus kepada persoalan pokok dimana kedua penyidik itu sedang menangani kasus besar yakni korupsi bansos COVID-19.

“Akibat putusan Dewas KPK, publik jadi bicara apakah dalam proses para penyidik melanggar prosedur etik,” kata Feri yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand tersebut.

Apalagi, menurut dia, keterangan dan alat bukti yang dipahami Dewas KPK sepotong-potong, sehingga menimbulkan kesan bahwa ada isu yang lebih besar sedang ditutupi.

“Jadi kesannya bahwa ada isu lebih besar sedang ditutupi terasa sekali,” ujarnya.

Dewas KPK memutuskan dua orang penyidik dalam kasus dugaan penerimaan suap kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dari perusahaan penyedia bansos COVID-19, yaitu M Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BACA JUGA : Akademisi: Program Regenerasi Petani Perlu Jadi Prioritas

“Mengadili menyatakan terperiksa I M Praswad Nugraha dan terperiksa II Muhammad Nur Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” kata Ketua Majelis Etik Harjono.(int6)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Waspada! Virus Hendra Berpotensi Jadi Pandemi, Ini Gejala dan Penularannya

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Virus Hendra disebut berpotensi menjadi pandemi di masa mendatang. Ahli epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menilai potensinya sama...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Feri Amsari mengatakan sedari awal sudah dicurigai bahwa keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digunakan sebagai alat pembenaran oleh para koruptor.

BACA JUGA : Akademisi: Penanganan Sampah di Medan Makin Terukur

"Termasuk alat pembenaran dari kealpaan KPK dan koruptor," kata Feri Amsari saat dihubungi, di Jakarta, Selasa(13/7).

Sebagai contoh, kata dia, kasus yang menimpa dua penyidik KPK yang diberi sanksi oleh Dewas KPK yakni M Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga.

Dewas KPK menyatakan dua penyidik tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK. Keduanya dinilai melakukan perundungan dan pelecehan kepada Agustri Yogaswara yang merupakan saksi dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Feri mengatakan dalam kasus dua penyidik tersebut, masyarakat atau publik bisa saja tidak akan fokus kepada persoalan pokok dimana kedua penyidik itu sedang menangani kasus besar yakni korupsi bansos COVID-19.

"Akibat putusan Dewas KPK, publik jadi bicara apakah dalam proses para penyidik melanggar prosedur etik," kata Feri yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand tersebut.

Apalagi, menurut dia, keterangan dan alat bukti yang dipahami Dewas KPK sepotong-potong, sehingga menimbulkan kesan bahwa ada isu yang lebih besar sedang ditutupi.

"Jadi kesannya bahwa ada isu lebih besar sedang ditutupi terasa sekali," ujarnya.

Dewas KPK memutuskan dua orang penyidik dalam kasus dugaan penerimaan suap kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dari perusahaan penyedia bansos COVID-19, yaitu M Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BACA JUGA : Akademisi: Program Regenerasi Petani Perlu Jadi Prioritas

"Mengadili menyatakan terperiksa I M Praswad Nugraha dan terperiksa II Muhammad Nur Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," kata Ketua Majelis Etik Harjono.(int6)