Menangkan Sidang Gugatan 3 OPD, Kasi Datun Kejari Batu Diganjar Penghargaan

  • Whatsapp
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memberikan piagam penghargaan kepada Kasi Datun Kejari Batu, Muhammad Bayanullah (Senin, 14/6).
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memberikan piagam penghargaan kepada Kasi Datun Kejari Batu, Muhammad Bayanullah (Senin, 14/6).
banner 468x60

NUSADAILY.COM-KOTA BATU- Apresiasi atas prestasi kinerja Kejari Kota Batu diberikan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Ia memberikan penghargaan kepada Kejari Batu, khususnya di bidang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Selama ini Pemkot Batu dan Kejari Kota Batu menjalin kerjasama dalam aspek pendampingan hukum baik jalur litigasi maupun non litigasi. Terbaru melalui jalur litigasi, Pemkot Batu mampu memenangkan sidang gugatan di Pengadilan Negeri Malang. Dalam perkara itu, Seksi Datun berperan sebagai jaksa pengacara negara.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko kepada Kasi Datun Kejari Batu Muhammad Bayanullah saat apel pagi di halaman Balai Kota Among Tani (Senin, 14/6). 

Dewanti mengatakan, penghargaan itu sebagai bentuk terima kasib dan apresiasi terhadap peran kejaksaan dalam memberi pendampingan hukum. Sehingga dapat menyelesaikan persoalan hukum dengan hasil gemilang terkait gugatan kepada 3 OPD di Pemkot Batu.

“Kejaksaan dapat mendampingi dan bekerjsama dengan baik. Kami harap pendampingan dari kejaksaan dapat memberi rasa nyaman dan aman bagi seluruh OPD. Kinerja OPD agar sesuai jalur, tanpa ada kekhawitaran pekerjaannya itu berbenturan dengan hukum,” papar Dewanti dilansir Nusadaily.com.

Ia menambahkan,pemberian ini merupakan yang pertama kali diberikan sejak berdirinya Kota Batu tahun 2003. Sebagaimana diketahui Kejari Batu di bawah kepemimpinan Supriyanto telah banyak berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan yang bermanfaat.

“Kami sangat mengapresiasi, semua itu demi tujuan mulia yaitu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu terobosannya yaitu membuat program pelayanan hukum virtual oleh bidang Datun yang mendapat apresiasi dari seluruh kepala desa se-Kota Batu dan masyarakat,” jelas Dewanti.

Pendampingan hukum Seksi Datun selaku jaksa pengacara negara diberikan ketika 3 OPD digugat oleh masyarakat atas nama Nining Kusumaningsih pada 2020 lalu. 3 OPD yang digugat yakni Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu sebagai tergugat 3, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) sebagai tergugat 2, dan Inspektorat Kota Batu sebagai turut tergugat 1.

“Pada akhir Desember 2020 penggugat atas nama Nining Kusumaningsih telah melayangkan surat gugatan melalui penasehat hukumnya kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Malang. Dengan adanya pendampingan, pemkot akhirnya bisa memenangkan gugatan tersebut,” kata Dewanti.

Gugatan itu dilayangkan Nining ke PN Malang atas kasus gugatan perbuatan melawan hukum. Mengenai terbitnya izin operasional yang keluar pada tahun 2017 untuk TK Darul Aqsho yang dimiliki oleh Yayasan Darul Aqsho di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Sehingga berkenaan dengan hal itu, Pemkot Batu memberikan kuasa kepada Kejari Kota Batu melalui Seksi Datun yang berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Dalam kasus ini, Nining Kusumaningsih sebagai penggugat adalah mantan Kepala Sekolah TK Darul Aqsha yang beralamat di Jl Lingkar Barat Bawah Desa, Tlekung Kota Batu. Gugatan dilayangkan karena menurut penggugat perizinan terkait berdirinya TK Darul Aqsha yang direkomendasikan oleh Dindik pada 3 Oktober 2017 kepada DPMPTSPTK dan diterbitkan pada 30 November 2017 dinilai cacat hukum.

Nining yang melimpahkan perkara pada kuasa hukumnya, Tommy Hendrajaya Timbang menyebutkan gugatan yang dilayangkan ke tiga OPD di Pemkot Batu tersebut terkait penerbitan izin yang dinilai cacat hukum. ”Klien saya yang saat itu merupakan Kepala Sekolah di TK Darul Aqsha dimintai tolong yayasan untuk mengurus segala kelengkapannya untuk izin pendirian sekolah. Bahkan pengajuan izin atas nama klien saya,” ujar Tommy beberapa waktu lalu.

Namun di tengah perjalanan, lanjut Tommy, Nining dibuat tak nyaman oleh Yayasan Darul Aqsha karena adanya konflik internal. Sehingga membuat Nining mengundurkan diri sebagai kepala sekolah, apalagi ia merasa proses perizinan ada yang salah. Penggugat sempat berusaha melaporkan kasus ini ke Inspektorat, namun ternyata SK izin tetap saja keluar. Akibatnya, Nining merasa dirugikan dan menggugat tiga OPD.

“Namun diketahui, tak lama tiba – tiba izin bisa keluar. Padahal beberapa persyaratan belum dilengkapi oleh yayasan,” tambah Tommy. 

Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto mengaku sangat bangga atas capaian kinerja tim JPN. Meski pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat semua jajaran Kejari Batu dalam mengimplementasikan keilmuan dan pengetahuan agar bermanfaat bagi masyarakat.

“Ke depan tentunya kami akan selalu bersinergi, bekerjasama dengan stakeholder di lingkungan Pemkot Batu, BUMD, dan semua kepala desa se-Kota Batu dalam memecahkan permasalahan hukum serta mendukung program pembangunan daerah,” ujar Kejari.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Batu, Muhammad Bayanullah mengaku sangat berterimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ia berjanji akan terus meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik demi mendukung kemajuan, ketertiban dan keamanan Kota Batu.

“Semua ini merupakan perintah atasan kepada saya agar berkomitmen dan serius dalam menjalankan tugas. Dengan capaian ini saya berkeinginan bisa memberikan sumbangsih supaya Kejari Batu segera mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” harap Bayan sapaanya.

Secara singkat ia menerangkan kasus yang baru saja ia tangani berlangsung 15 kali persidangan dari awal gugatan, mediasi, eksepsi, replik, duplik, pengajuan saksi atau bukti tertulis hingga terbit putusan Nomor: 325/Pdt.G/2020/PN.MLG tanggal 20 Mei 2021.

“Alhamdulillah dengan pendampingan kemarin majelis hakim menjatuhkan 3 putusan antara lain mengabulkan eksepsi para tergugat, menyatakan PN Malang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” tegas dia. (wok/wan)