KPK Lidik Dugaan Korupsi Jember: Bupati Terdiam, Sekda Buka Suara

  • Whatsapp
Telan dana Rp11,6 miliar APBD Jember 2019, tapi gedung ini masih tak terpakai. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya tidak sedang menangani segelintir kasus dugaan rasuah dengan banyaknya pejabat Pemerintah Kabupaten Jember yang diperiksa.

Baca Juga

Sementara Sekretaris Daerah Jember Mirfano yang buka-bukaan bahwa salah satu materi penyelidikan terkait pengadaan pelampung nelayan senilai Rp 14,8 miliar.

“Ya sudah jelaskan pengadaan pelampung apa adanya,” ujar Mirfano saat dihubungi nusadaily.com, Senin 27 Juli 2020.

Banyak pejabat lain yang juga diperiksa, lantaran KPK berada di Jember hampir sepekan. Mirfano enggan membuka siapa saja mereka.

“Saya gak tahu detailnya, karena jadwalnya (pemeriksaan) sendiri-sendiri,” ujarnya.

Sedangkan, Bupati Jember Faida justru diam tanpa komentar. Pesan yang berisi permintaan klarifikasi dan pertanyaan dari nusadaily.com masih tidak dijawabnya.

Juru Bicara KPK Ali Fikri telah gamblang menyampaikan sejumlah pejabat Jember diperiksa untuk dimintai keterangan.

“Bahwa benar beberapa hari lalu ada permintaan keterangan sejumlah pihak di Jember. Namun, karena kegiatan tersebut masih penyelidikan, maka mohon maaf kami belum bisa sampaikan detailnya,” terang Ali Fikri.

Sumber internal Pemkab Jember membeber, pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama 5 hari bertempat dalam sebuah ruangan Mapolres Jember di Jalan Kartini.

Menurutnya, KPK menelisik dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek skala besar bernilai ratusan miliar rupiah dalam rentang tahun anggaran 2018-2019.

“Sehingga, yang diperiksa banyak sekali, bukan satu dua orang. Mulai pejabat pengguna anggaran sampai panitia lelang,” ujarnya dengan meminta namanya dirahasiakan.

Rehab rumah tidak layak huni jadi bidikan

Dia mencontohkan, yang terlebih dahulu diselidiki adalah program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) 2019 senilai Rp 47,7 miliar.

“Bansos itu tahap awal Rp 9,2 miliar dan meningkat saat perubahan APBD sebanyak Rp 38,5 miliar. Anggaran didik duluan, penerima dicari belakangan,” bebernya.

Kemudian proyek poli empat lantai di dalam RSD dr. Soebandi yang menelan dana Rp 11,6 miliar.

“Proyek itu sangat kelihatan upaya pengkondisiannya dengan sumber dana ganda. Jasa konsultan dari badan layanan umum, tapi fisiknya dari Dinas Kesehatan,” sambungnya.

Adapun pengadaan 55.000 pelampung, ia menyampaikan anggarannya dari APBD 2018 melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Pemkab Jember.

Hasil pengadaan tercatat sebagai barang persediaan yang diserahkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Rencananya akan dihibahkan ke nelayan.

Namun, distribusi tidak segera terealisasi. Lebih setahun lamanya 55.000 pelampung itu ditimbun ke dalam Aula Joko Tole, milik Dinas Pendidikan.

Ditimbun lantaran keinginan Bupati Jember Faida memasang gambarnya di pelampung.

“Sehingga, ada proyek lagi di tahun 2019 untuk branding gambar Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Rp 1,7 miliar,” jelasnya.

Bahkan, sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berakibat predikat disclaimer juga sedang diselidiki.

Diantaranya: kelebihan insentif retribusi dan pajak daerah pada Bupati dan Wakil Bupati, dana hibah barang, anggaran bantuan sosial, kekurangan volume proyek, sampai penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban keuangan.

“Kalau semua anggaran ditotal bisa-bisa tembus lebih dari Rp200 miliar,” sahutnya.

Sumber tersebut belum sampai pada kepastian data dan informasi menyangkut apakah anggaran COVID-19 sebanyak Rp479 miliar juga diselidiki KPK.

“Kalau itu kan belum semua dilaksanakan. Belum semua anggaran terpakai,” sergahnya. (sut/aka)

Post Terkait

banner 468x60