Kontroversi Ekspor Benih Lobster, Menteri Edhy Siap Dievaluasi dan Dikoreksi

  • Whatsapp
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo saat mengunjungi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. (foto: ozi/nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo siap dievaluasi jika kebijakan membuka kran benih lobster hanya menguntungkan sebagian pihak. Hal ini ditegaskannya menyikapi adanya dua perusahaan milik kader Partai Gerindra yang memperoleh izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga

“Semua dikasih kesempatan yang sama. Yang penting ngikuti aturan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Terkait (ada 2 pengusaha) dari Partai Gerindra tidak ada masalah. Saya juga tidak tahu kalau mereka mendaftar,” kata Edhy saat melakukan kunjungan kerja ke Situbondo dan Banyuwangi, Kamis 9 Juli 2020.

Edhy memastikan, pemberian izin ekspor benih lobster tersebut bukan dikarenakan adanya kepentingan dari Partai Gerindra. Melainkan, ini semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat nelayan serta meningkatkan potensi sektor kelautan dan perikanan.

Dia juga menegaskan, 26 perusahaan yang memperoleh izin ekspor benih lobster tersebut telah mengikuti prosedur lengkap sesuai aturan yang berlaku.

“Silahkan ditanyakan, apakah saat mereka mendaftar diikuti nggak prosesnya itu? Dari 26 (perusahaan) yang diberi izin, kebetulan ada dari Gerindra dua. Sementara 24 itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau saya dikira memihak, silahkan koreksi saya,” ungkapnya.

Menurut Edhy, dibukanya kran ekspor benih lobster tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan atas larangan penangkapan dan ekspor benur.

“Masalah ekspor benih lobster, saya mencabut Permen 56 yang dirasa sama masyarakat merugikan. Mereka berharap bisa mencari pencaharian dari sini. Namun tiba-tiba dilarang tanpa adanya alternative. Semangat kami, agar masyarakat bisa tersenyum bisa kembali menghidupi keluarganya,” ungkapnya.

Jika kemudian kebijakan ini dirasa merusak lingkungan dan lain sebagainya, Edhy mengaku siap untuk dilakukan evaluasi. “Kalau ada peraturan yang menyulitkan, atau menghambat. Sehingga merusak lingkungan, saya siap dievaluasi. Ini bukan kitab suci. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hukumnya saat berlaku. Saat itulah evaluasi dimulai,” tutupnya. (ozi/aka)

Post Terkait

banner 468x60