Komnas PA Beberkan TKP Baru Serangan Persetubuhan dan Pengelola Terlibat Eksploitasi Ekonomi

  • Whatsapp
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait turut menghadirkan kedua korban serangan persetubuhan saat menggelar jumpa pers di Kota Batu (Sabtu, 19/6).
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait turut menghadirkan kedua korban serangan persetubuhan saat menggelar jumpa pers di Kota Batu (Sabtu, 19/6).
banner 468x60

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengungkapkan temuan baru. Satu pengelola SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu diduga ikut terlibat melakukan kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi kepada para peserta didik. Hal itu diungkapkan Aris bersama dua korban serangan persetubuhan JE saat menggelar jumpa pers di Kota Batu.

Di samping itu, Arist juga membeberkan adanya bukti baru tempat kejadian perkara (TKP) serangan persetubuhan, yang diduga dilakukan pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, berinisial JE. Dari keterangan korban, Arist menyampaikan serangan persetubuhan juga dilakukan terduga JE di kediaman pribadinya yang berada di Surabaya.

Sebelumnya disampaikan jika perbuatan itu dilakukan di lingkungan sekolah, di luar Kota Batu. Bahkan hingga ke luar negeri saat JE mengajak kunjungan peserta didik yang disasar. Perbuatan itu dilakukan JE secara berulang-ulang sejak 2009-2020 kepada siswinya. 14 korban yang melapor ke pihak kepolisian atas kasus ini merupakan para alumni SMA SPI. Mereka menerima perlakuan dari JE saat masih duduk di bangku sekolah.

“Tambahan informasi-informasi baru itu yang diserahkan ke penyidik Subdit Renakta Polda Jatim. Melengkapi bukti-bukti yang patut dikenakan sebagai dasar mengusut persoalan ini agar terang benderang,” ucap Arist saat menggelar jumpa pers di Kota Batu dengan menghadirkan dua korban lainnya (Sabtu, 19/6) dilansir Nusadaily.com.

Arist menjabarkan, tambahan bukti-bukti baru dapat memperkuat indikasi tiga pelanggaran hak anak yang disangkakan kepada JE. Yakni, serangan persetubuhan kepada sejumlah siswi, praktik eksploitasi ekonomi dan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. 

Beberapa bukti-bukti juga telah dihimpun Komnas PA begitu kasus ini masuk ke ranah hukum. Meliputi keterangan saksi korban yang telah di-BAP, dokumen pendukung lainnya seperti foto-foto bukti kekerasan dan video. Dilanjutkan dengan proses visum yang difasilitasi kepolisian. Selain dua informasi baru tersebut yang dapat dijadikan tambahan pelengkap.

Arist menyampaikan, tambahan bukti-bukti baru itu bisa menguatkan, bahwa terduga JE bisa dikenakan tiga pasal berlapis. Karena, menurut Arist, perbuatan JE masuk dalam kategori kategori kejahatan luar biasa atas perbuatan melakukan serangan persetubuhan serta ekploitasi ekonomi dan kekerasan fisik. Perbuatan itu berpotensi menyalahi pasal 80, 81, dan 82 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 17 tahun 2016. “Bisa diancam hukuman seumur hidup dan jika ternyata terbukti dilakukan berulang diancam kebiri suntik kimia. Karena dari penuturan korban, perbuatan JE dilakukan berulang-ulang dan direncanakan,” beber Arist.

Serangan persetubuhan yang direncanakan itu, lanjut Arist, terduga pelaku JE  memanggil korban untuk bersedia mengikuti keinginannya. Perbuatan itu dilakukan berulang dan ditengarai telah berlangsung sejak 2009-2020. Sejumlah siswi yang menerima kenyataan memilukan itu, juga sempat melapor kepada empat orang pengelola sekolah. 

Namun pihak pengelola sekolah seakan menutup mata, sehingga korban-korban itu dengan didampingi Komnas PA membawanya ke ranah hukum. Dari keempat pengelola sekolah yang masih aktif, dua orang telah dipanggil penyidik untuk diminta keterangan beberapa waktu lalu. Dua pengelola yang dipanggil di antaranya Kepala SMA SPI dan Kepala Pembangunan.

Arist menambahkan, selain keempat pengelola tadi, ditemukan informasi baru yang menyebutkan ada satu pengelola lainnya yang turut mengetahui perbuatan JE. Bahkan satu pengelola itu juga terlibat menjalankan praktik eksploitasi ekonomi kepada peserta didik yang masih di bawah umur. “Di samping JE, kami minta kelima pengelola sekolah diperiksa. Mereka saksi karena mengetahui langsung. Satu di antaranya pelaku eksploitasi ekonomi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dimintai keterangan,” sahut Arist.

Sehingga saat ini berkembang menjadi lima orang pengelola sekolah yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang kini ditangani Polda Jatim. Komnas PA menempatkan kelima pengelola itu sebagai orang yang terlibat langsung. Karena mengetahui namun membiarkan terjadinya pelanggaran hak anak. Bahkan satu di antaranya turut melakukan eksploitasi ekonomi. Mempekerjakan lebih 3 jam pada saat peserta didik masih di bawah umur. 

“Ada satu saksi korban menyatakan bahwa peristiwa itu benar dan telah disampaikan ke pengelola tapi mengabaikan. Itu artinya mereka melanggar UU 35 tahun 2014. Membiarkan ikut serta terjadinya tindak kejahatan kepada anak. Bisa diancam 5 tahun penjara,” tandasnya. (wok/wan)