Komjak akan Panggil Petinggi Jaksa Diduga Telponan dengan Djoko Tjandra

  • Whatsapp
Komjak Djoko
Djoko Dipanggil Komjak
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Pihak Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung menyurati Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk tidak memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait skandal keterlibatannya dalam kasus Djoko Tjandra. Alasannya sudah dilakukan pemeriksaan.

BACA JUGA : Pengadilan HK Tolak Permohonan Orang Pertama Pelanggar UU Keamanan

Baca Juga

Sebelumnya Komjak memanggil Jaksa Pinangki untuk diperiksa. Namun dua kali pemanggilan oleh Komjak, Jaksa Pinangki tak hadir,

“Ya kan kami sudah panggil yang bersangkutan dua kali tidak datang, kemudian ada surat dari Jamwas dan Jambin sebagai atasan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa Pengawasan Jamwas jadi tidak perlu diperiksa Komjak lagi,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, saat dihubungi, Selasa (25/8/2020).

Barita menuturkan pihaknya telah meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaksa Pinangki dari Kejagung. Namun, Kejagung baru memberikan dua pekan kemudian. Komjak juga telah memeriksa LHP tersebut, termasuk dugaan keterlibatan pihak lainnya.

“Kami sudah menyampaikan laporan cepat, sesuai data tadi ke Bapak Presiden. Namun karena masih berproses laporan lainnya, akan kami sampaikan setiap progresnya,” kata Barita.

Meski tak dapat memeriksa Jaksa Pinangki, Barita mengatakan pihaknya akan memantau proses penyidikan yang dilakukan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki. Sementara itu, Komjak juga akan kembali memanggil petinggi jaksa yang diduga menelepon Djoko Tjandra.

“Di saat yang sama oknum Jaksa P ditetapkan tersangka dan langsung penyidikan, kami pertanyakan ketika itu kenapa tidak langsung ditahan selang satu hari dilakukan penahanan. Proses penyidikan Pidsus Kejagung sudah berjalan dan kami lakukan monitoring penanganannya serta supaya disidik tuntas termasuk siapa pihak lain yang terlibat harus disidik secara tegas dan benar,” tegas Barita.

Tak hanya itu, Komjak juga menyarankan agar penyidikan kasus Jaksa Pinangki melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, lanjut Barita, publik perlu diyakinkan proses penyidikan ini berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.

“Kami juga menyarankan untuk menjaga public trust Kejaksaan supaya melibatkan lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Sebab yang disidik adalah jaksa sehingga publik perlu diyakinkan prosesnya berjalan transparan, objektif, dan akuntabel,” tutur Barita.

“Ini diperlukan agar publik yakin dan tidak menduga yang macam-macam sehingga Kejaksaan akan menjadi lembaga yang dipercaya kredibilitasnya,” sambung dia.

Komjak mengingatkan, tanpa adanya kepercayaan publik maka upaya penegakan hukum yang dilakukan akan dipandang secara negatif.

“Jadi kehadiran kedua lembaga (Kejagung dan KPK) ini penting untuk memastikan ke publik bahwa penanganan kasus ini tidak ada conflict of interest karena oknum jaksa penegak hukum sekalipun bukan organ yang kebal hukum. Semua sama dalam negara hukum. Equality before the law dan due proses of law mesti berjalan,” dikutip Nusadaily.com dari detikcom.

Terkait surat Jamwas dan Jambin yang dibahas Barita, Kejagung menjelaskan Komjak hanya akan menerima laporan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan internal Kejagung. Aturan itu tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2011.

“Jadi gini, saya kira itu ranahnya di pengawasan ya, silakan tanya ke Jamwas ya, tetapi saya akan menyampaikan mekanismenya. Di Komjak itu ada Perpres 18 tahun 2001, eh 2011 kalau nggak salah. Jadi ada mekanismenya di situ.

Komjak juga mempunyai wewenang menerima pengaduan dan melakukan tindak lanjut dari laporan pengaduan itu, tetapi ketika laporan pengaduan itu bersamaan ke Komjak dan ke Kejaksaan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan, maka nanti Komjak menerima laporan hasil pemeriksaan,” terang Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono saat dihubungi.

Hari menegaskan Komjak tak punya wewenang memeriksa Jaksa Pinangki, sekalipun Komjak merasa masih ada data dalam pemeriksaan yang kurang. “Jika dirasa masih perlu dilakukan tambahan pemeriksaan ulang, itu tidak mempunyai kewenangan Komjak,” pungkas Hari.

Jaksa Pinangki dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diduga berfoto dengan buron terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, ke Komisi Kejaksaan (Komjak). MAKI menyebut sikap jaksa tersebut tak benar.

MAKI menyebut pertemuan itu dilakukan oleh Djoko Tjandra dengan pengacaranya yang bernama Anita Kolopaking beserta Jaksa P. Foto itu, sebut Boyamin, diambil pada tahun 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pinangki sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau penerimaan hadiah/janji dari Djoko Tjandea oleh penyidik Kejagung. Pinangki juga telah ditahan oleh Kejagung di Rutan Salemba.

BACA JUGA : 15 Tewas Akibat Bom Bunuh Diri di Jolo Filipina, Wanita WNI Disebut Pelakunya

Kejagung menyebut jaksa Pinangki berperan dalam pengurusan PK Djoko Tjandra. Pinangki juga melakukan pertemuan dengan terpidana Djoko Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Pertemuan itu diduga untuk keperluan koordinasi dan pengkondisian keberhasilan PK terpidana Djoko Soegiarto Tjandra dijanjikan hadiah atau pemberian sebanyak USD 500.000. (han)