Kisruh PHK THL Banyuwangi, DPRD Minta Pemkab Paparkan Anjab dan ABK Tiap OPD

  • Whatsapp
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah daerah setempat memaparkan hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi dasar pemutusan kontrak kerja 331 tenaga harian lepas (THL).

Baca Juga

“Hari ini kita komisi 1 rapat kerja dengan semua SKPD menindaklanjuti PHK THL 331. Kita tetap konsisten bagaimana supaya baiknya dan tidak terjadi gejolak di Banyuwangi. Untuk itu, hari ini kita minta Anjab dan ABK. Jadi tiap-tiap SKPD, anjab dan ABK nya itu seperti apa,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto, Jumat 19 Maret 2021.

Melalui Anjab dan ABK ini, maka akan bisa diketahui kebijakan eksekutif mem-PHK ratusan THL ini sudah tepat atau tidak. “Misal Dinas Pengairan, kebutuhan jumlah THL sebenarnya berapa. Terus kemudian, hari ini ada berapa personil, berapa anggota THL yang ada. Kalau dikurangi 15 itu seperti apa. Ini harus dijabarkan satu persatu terkait itu,” tegas Irianto.

Dipertanyakan karena Berkaitan dengan Nyawa

Termasuk OPD-OPD lainnya juga harus bisa menjabarkan Anjab dan ABK yang diklaim Pemkab sebagai dasar pemutusan kerja ratusan THL. “Ada beberapa SKPD yang patut kita lihat, seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Satpol PP, ini kan banyak berkaitan dengan nyawa. Jadi harus bisa menjabarkan Anjab dan ABK yang mereka buat,” tegasnya.

Sejauh ini, kata Irianto, Komisi I belum bisa menyimpulkan OPD mana saja yang banyak menyumbang perampingan THL. “Kalau di Komisi I masih belum menyimpulkan, karena belum selesai. Ini baru pemaparan umum dari Asisten. Nanti jam 7 kita panggil per SKPD,” tegasnya.

Legislator PDI-Perjuangan ini menargetkan hari Senin pekan depan, rekomendasi Komisi I terkait perampingan THL oleh Pemkab Banyuwangi sudah harus kelar. “Makanya kita kebut sampai nanti malam. Hasilnya seperti apa nanti akan kita laporkan kepada pimpinan, biar pimpinan menindaklanjuti,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 331 THL di lingkungan Pemkab Banyuwangi tidak diperpanjang masa kontraknya pada Tahun 2021. Pengurangan THL ini dikarenakan pemerintah daerah setempat tengah melakukan penyesuaian pegawai. Sebab, jumlah THL yang ada saat ini sudah melebihi dari kebutuhan sebenarnya.

“Jadi rasionalisasi pegawai ini dilakukan berdasarkan Anjab (analisis jabatan) dan ABK (analisis beban kerja). Kita selama ini masih over (pegawai), karena pengangkatan kita selama ini hanya berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan organisasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi nafiul Huda. (ozi/aka)