Senin, Oktober 18, 2021
BerandaNewsJatimKadiskominfo Jatim: Sesuai Arahan Gubernur, Tak Ada Alasan Badan Publik Tidak Jalankan...

Kadiskominfo Jatim: Sesuai Arahan Gubernur, Tak Ada Alasan Badan Publik Tidak Jalankan UU KIP

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Kepala Dinas Komunikasi dan Iinformatika (Kadiskominfo) Jatim, Benny Sampirwanto menegaskan bahwa sesuai koridor atau instruksi yang telah Gubernur Jatim mandatkan. Bahwa tidak ada lagi alasan badan publik tidak mau menjalankan UU KIP. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik mewakili Gubernur Khofifah.

Dalam keterangannya, Benny menjelaskan jika badan publik yang ia maksud adalah badan publik baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Pemerintahan Desa. Ia menilai penyebutan badan publik diarea provinsi Jawa Timur adalah satu-kesatuan yang harus mengimplementasikan UU Nomor14 Tahun 2008. UU tersebut mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Baca Juga: Gubernur Khofifah Imbau Peserta Tes SKD CPNS Tak Percayai Oknum Tak Bertanggung Jawab

“Sesuai yang telah Ibu Khofifah instruksikan selaku Gubernur Jawa Timur. Bahwa semua (Badan Publik di wilayah Pemprov Jatim) harus menjalankan UU KIP secara keseluruhan tanpa terkecuali,” ujar Benny saat memberikan sambutan secara daring.

Kadiskominfo menyampaikan bahwa badan publik yang tidak menjalankan ketentuan UU KIP. Menandakan bahwa badan publik tersebut masih terbiasa dengan kebiasaan lama sebelum UU KIP ini lahir, yakni tertutup. Sementara, jaman telah berubah, yang mana masyarakat mengamanatkan keterbukaan bagi badan publik dalam menjalankan program-programnya. Khususnya yang APBN danai maupun APBD.

Menurutnya, saat ini telah memasuki era keterbukaan, era informasi, era digital, era yang mana akses informasi bisa kita lakukan dengan mudah kapan saja dan darimana saja. Era kinerja kita dapat terus terekam jejak digital.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita tinggalkan kebiasaan lama yang tertutup dan mulai mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini sebagai bagian dari kebutuhan dan komitmen dalam pemenuhan hak-hak publik. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi telah dijamin oleh UU KIP tsb. Bahkan UUD1945 juga telah mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Kegiatan monev ini nantinya dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi obyektif badan publik pemerintah di Jatim. Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU KIP maupun peraturan komisi informasi tentang standar layanan informasi publik.

“Saya juga memberikan support kepada Komisi Informasi untuk terus eksis dalam mengedukasi badan publik dan masyarakat tentang keterbukaan informasi,” imbuhnya.

Harapannya, badan publik lebih mengerti dan paham tentang hak dan kewajibannya dalam mengelola informasi publiknya. Demikian pula masyarakat jatim dapat memanfaatkan informasi pada badan publik untuk peningkatan pengetahuan dan pengembangan dirinya ke arah yang lebih baik. (jar/kal)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Puluhan Pedagang di Pasar Mangaran Ikut Sosialisasi Bahaya Jual Rokok Ilegal

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Situbondo bersama Bea Cukai Jember menggelar sosialisasi bahaya menjual rokok ilegal, Senin, 18 Oktober 2021....