Jelang Agenda Revisi UU ITE, Keadilan Masyarakat Harus Diutamakan

  • Whatsapp
ahmad sahroni
Ahmad Sahroni (baju biru) bersama sejumlah nara sumber di kantor nusadaily.com Malang saat diskusi daring Revisi UU ITE. (lionita/nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Wacana revisi UU ITE mendapatkan beragam respons dari beberapa pakar. Seperti A. Sapto Anggoro, Founder Tirto.id, Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, Rektor IKIP Budi Utomo, Nurcholis Sunuyeko dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi Revisi UU ITE dan Masa Depan Ruang Digital Indonesia di Kantor NusaDaily.com, Sabtu (27/2/2021) yang dimoderatori oleh Pengamat Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari.

Baca Juga

BACA JUGA: Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan dari Berbagai Sumber

Dalam diskusi tersebut, Ahmad Sahroni mengungkapkan, dalam melakukan revisi UU ITE, harus melibatkan banyak pihak demi keadilan bagi masyarakat.

“Dalam melakukan revisi, harus mementingkan keadilan masyarakat. Mudah-mudahan, bisa menjadi pertimbangan penting,” kata dia.

Edukasi SDM

Sementara itu, Rektor IKIP Budi Utomo, Nurcholis Sunuyeko menilai, sumber daya manusia (SDM) harus diberi edukasi agar mampu memahami setiap bulir pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

“Sebenarnya, kita ingin membenahi suatu sistem atau human (manusia). Kalau ingin membenahi sistem dengan undang-undang tersebut, pemegang undang-undang harus bijaksana dan berkeadilan, selalu membela rakyat. Namun, tetap harus memperhatikan sisi etika,” terang dia.

Pelibatan Masyarakat

Sedangkan, Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menanggapi, untuk melakukan revisi UU ITE, harus melibatkan sejumlah masyarakat, umumnya para korban yang pernah terjerat UU ITE.

“Masyarakat harus angkat bicara, termasuk civil society yang pernah mendapatkan advokasi terkait hal ini. Jangan hanya mementingkan dari segi politik saja, namun juga harus memperhatikan sisi politik ekonomi,” lanjut dia.

BACA JUGA: Diskusi Revisi UU ITE Bersama Ahmad Sahroni Dimulai

Termasuk, beberapa bulir pasal yang ada dalam undang-undang tersebut harus bisa menjaga dan merawat kebebasan berpendapat.

“Sehingga, masyarakat bisa memahami dan meminimalisir hate speech dan tetap bisa berpendapat secara demokratif,” imbuh dia.

Perlindungan Warga Negara

Sedangkan, A. Sapto Anggoro, Founder Tirto.id menambahkan, revisi UU ITE harus memikirkan unsur jaminan perlindungan hak warga negara.

“Ini sanget penting diperhatikan. Dalam melakukan revisi UU ITE. Termasuk, dalam membuat petunjuk pelaksanaan yang diturunkan melalui peraturan pemerintah,” pungkas dia.(nda/lna)