PMK Makin Parah, Peternak Sapi Ponorogo Ramai-ramai Wadul ke Dewan

NUSADAILY.COM - PONOROGO - Puluhan peternak sapi dari Kecamatan Pudak, Ponorogo ramai-ramai mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (17/06/2022) pagi.

Mereka resah karena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini semakin merajalela, bahkan statusnya telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dengan mengendarai mobil bak terbuka dan motor, puluhan peternak terdampak PMK tersebut mengadukan nasib mereka ke hadapan dewan.

BACA JUGA: Pencairan Dana PMK Magetan Belum Bisa Terlaksana, Tunggu Disnakkan Ajukan Perubahan Anggaran

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ponorogo Meseri Effendi, dengan puluhan peternak sapi perah Pudak, dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan (Dispertahankan) digelar secara tertutup.

Para peternak meminta wakil rakyat segera mendesak Pemkab Ponorogo untuk serius menangani PMK di Kecamatan Pudak yang kian tak terkendali.

Mereka juga mendesak Dispertahankan Ponorogo untuk rutin meng-update data kasus kematian sapi akibat PMK.

Salah satu peternak Sapi perah Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Suwanto mengatakan, jumlah kematian akibat PMK di wilayahnya kian parah.

Hampir tiap 4 hingga 7 hari sapi perah yang terjangkit PKM mati. Pihaknya mendesak adanya penanganan yang serius untuk mengendalikan virus ini.

"Segera tanggulangi wabah ini, yang sudah terjangkit bagaimana cara mengatasinya. Yang belum terdampak bagaimana mengantisipasinya," katanya kepada nusadaily.com, Jumat (17/06/2022).

BACA JUGA: Kementan Beber Langkah Pencegahan Penularan PMK

Menurutnya, Dispertahankan saat ini terkesan menutup-nutupi angka kematian sapi akibat PMK. Dispertahankan hanya merinci 5 ekor sapi saja yang mati sejak 26 Mei 2022 lalu. Padahal, angka kematian sapi kini telah mencapai 500 ekor.

"Seharusnya kematian juga terekspose. Satgas PMK di kecamatan kerjanya harus maksimal. Sehingga bisa mendata sapi yang potong paksa dan mati," desak peternak yang ke 29 sapi perahnya terjangkit PMK saat ini.

Kekurangan SDM

Sementara itu, Kepala Dispertahankan, Masun berdalih, tidak updatenya data kematian akibat kurangnya SDM untuk penanganan PMK.

Ia juga merinci dalam penyampaian data, pihaknya menggunakan 3 indikator yakni; subjek, prosedur pengambilan data, dan penyajian data.

"Kami siap saja. Cuma dalam prosedur pengambilan data ini kan harus benar-benar dicek betul, kalau asal kita tulis kalau gak dicek kan risiko nanti," dalihnya.

Untuk itu, pihaknya pun berencana akan melakukan rekrutmen tenaga venteriner sebanyak 22 orang. Terdiri dari 12 dokter hewan 12 dan 10 paramedik.

BACA JUGA: Atasi Wabah PMK, Wakil Ketua DPRD Sumenep Desak DKPP Fungsikan Puskeswan

"Kami akan buka rekrutmen tenaga venteriner 22 orang secepatnya," jelasnya.

Usai RDP, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Meseri Effendi memastikan pihaknya akan membantu mengupayakan percepatan penanganan PMK. Ia juga akan mendesak Pemkab Ponorogo segera melakukan vaksinasi hewan yang belum terdampak.

"Percepat vaksinasi bagi hewan yang belum terdampak. Jangan menunggu. Kita kordinasikan dengan Pemkab dari anggaran Rp5 miliar pada pos BTT dialokasikan untuk vaksinasi," tegasnya. (nto/lna)