Minggu, Oktober 24, 2021
BerandaNewsJatimPerwali hingga SK Wali Kota Dibutuhkan untuk Jalankan Perda Desa Wisata

Perwali hingga SK Wali Kota Dibutuhkan untuk Jalankan Perda Desa Wisata

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM-KOTA BATU- Kota Batu telah memiliki Perda Desa Wisata yang disahkan pada Juni lalu. Melalui payung hukum yang baru ini diamanatkan agar ditindaklanjuti dengan aturan teknis yang diturunkan dalam perwali.

Ketua Tim Pansus Perda Desa Wisata, Sujono Djonet mengatakan, perwali harus diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan, setelah perda itu disahkan. Klausul itu telah dicantumkan secara tertulis dalam Perda Desa Wisata. “Jangan sampai terbengkalai tanpa perwali. Seperti perda-perda lainnya yang dibiarkan begitu saja,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Batu.

Payung hukum ini diyakini sebagai penguatan desa wisata berbasis penguatan kultur yang berorientasi pada kearifan lokal. Apalagi desa wisata selaras dengan visi misi kepala daerah ‘Desa Berdaya, Kota Berjaya‘ yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022. Sehingga harus ada fokus prioritas agar bisa menjadi daya tarik wisatawan yang nantinya menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Djonet menuturkan perwali ini dibutuhkan sebagai dasar hukum penetapan desa wisata yang dipatenkan melalui SK Wali Kota Batu. Tahapan awal sebelum diterbitkannya SK Wali Kota, harus lebih dulu dilakukan asesmen oleh Dinas Pariwisata.

Penilaian ini untuk mengkategorikan desa wisata, mulai jenjang rintisan, maju dan berkembang hingga mandiri. Setelah hasil asesmen diketahui baru nantinya ditetapkan sebagai desa wisata lewat SK Wali Kota.

Asesmen untuk Menentukan Karegori

“Asesmen untuk menentukan kategori. Ini jadi tugas Dinas Pariwisata. Hasil asesmen selanjutnya ditetapkan dalam sebuah SK Wali Kota. Makanya perwali ini harus diselesaikan sebagai tindak lanjut dasar SK Wali Kota,” papar dia.

Dengan adanya SK Wali Kota Batu berkaitan desa wisata, maka tanggung jawab tak hanya jadi beban tunggal pemerintah desa. Namun Pemkot Batu juga wajib turut andil membantu mengembangkan potensi desa wisata. Ini bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara pemdes dan pemkot.

Maka lewat SK, APBD bisa digunakan untuk mendukung pengembangan desa wisata. Tanpa SK Wali Kota itu, mustahil APBD dikucurkan karena belum ada dasar hukumnya. “arena selama ini masih terpaku pada APBDes saja. Dukungan anggaran APBD, bisa mempercepat program prioritas desa. Apalagi visi misi mengusung ‘Desa Berdaya Kota Berjaya’,” tandas dia.(wok/aka)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

NAIF Yth:

“Yth: NAIF”, Penghormatan terhadap Grup Band NAIF

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Diskoria, Ardhito Pramono dan Isyana Sarasvati persembahkan lagu "Yth: NAIF" bagai bentuk penghormatan terhadap grup band NAIF yang menyatakan diri...