Senin, September 26, 2022
BerandaNewsJatimPencairan Dana PMK Magetan Belum Bisa Terlaksana, Tunggu Disnakkan Ajukan Perubahan Anggaran

Pencairan Dana PMK Magetan Belum Bisa Terlaksana, Tunggu Disnakkan Ajukan Perubahan Anggaran

NUSADAILY.COM – MAGETAN – Meski Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sudah melayangkan SK tentang Status Keadaan Darurat Bencana Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemkab Magetan belum bisa mengucurkan dana untuk mengatasi wabah tersebut.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPPKAD) Magetan, Dewi Rachmawati, mengaku jika belum ada dana darurat sesuai SK Gubernur Jatim, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari BTT Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan peraturan kepala daerah (perkada) tentang penjabaran APBD.

BACA JUGA: Penanganan PMK Lelet, Bupati Magetan: Jumlah Petugas di Lapangan Terbatas

“Untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sesuai dengan Permendagri Nomor 77/2020 dan Inmendagri nomor 31/2022 maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari BTT kepada program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD,” kata Dewi kepada nusadaily.com, Jumat (17/06/2022).

Dewi menjelaskan, mekanisme perubahan Perda terkait Penjabaran APBD, harus dimulai dengan pengajuan perubahan penjabaran APBD dari SKPD terkait. Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan).

“Sampai Jumat tanggal 17 Juni 2022 ini belum ada pengajuan perubahan penjabaran anggaran dari Disnakkan,” tandasnya.

BACA JUGA: Kementan Beber Langkah Pencegahan Penularan PMK

Sebelumnya, Sekda Magetan, Hergunadi menyampaikan, untuk penanganan PMK ini, Pemkab Magetan berencana menganggarkan sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari dana belanja tidak terduga (BTT) non Covid-19.

“Kami sudah anggarkan penanggulangan PMK sebesar Rp3 miliar dari BTT untuk pembelian obat-obatan dan vitamin. Diambil dari belanja tidak terduga bukan dari Covid-19,” katanya kepada nusadaily.com, Senin (6/6/2022).

Hergunadi mengatakan, sapi di Magetan ada sebanyak 150 ribu, sedang yang terkena PMK hanya 1 persen atau 1000an.

BACA JUGA: Kabar Gembira! Komisi B DPRD Magetan Akan Usulkan Insentif untuk Perternak Terdampak PMK

Pihaknya sudah memerintahkan kepada OPD untuk menyelamatkan 99 persen sapi yang sehat. Dengan cara koordinasi antara daerah yang biasanya menerima sapi dari Magetan. Seperti Boyolali, Bandung dan Jakarta.

“Setelah ada daerah yang mau menerima sapi-sapi kita. Akan dikeluarkan surat sehat agar bisa keluar dari Magetan,” imbuhnya.(nto/lna)

BERITA KHUSUS

Unipma Lakukan Pengabdian Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digitalisasi Pasar Desa Klumutan Saradan Madiun

NUSADAILY.COM – MADIUN - Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan....

BERITA TERBARU

4 ABG Perkosa Gadis 13 Tahun di Hutan Kota Jakut, KemenPPPA: Pelaku Sering Akses Situs Dewasa

NUSADAILY.COM - JAKARTA - 4 ABG melakukan aksi bejat dengan memperkosa gadis berusia 13 tahun di Hutan Kota Jakarta Utara (Jakut). Keempat pelaku diketahui...