NUSADAILY.COM – SURABAYA – Pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan daerah kumuh, penanganan limbah terpadu dan irigasi tetap menjadi prioritas Pemprov Jawa Timur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.
Kelanjutan proyek pembangunan prioritas yang tertunda akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, didorong dipercepat.
“Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pelaksanaan prioritas infrastruktur tersebut akan dilakukan memakai padat karya sehingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Jawa Timur,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, menyikapi pernyataan beberapa fraksi di DPRD.
BACA JUGA: Ikuti Arahan Presiden, APBD Banyuwangi 2021 Fokus Pemulihan Ekonomi
Terkait rencana kemantapan jalan 2021, rencana penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS), serta jalan tol di Jatim 2021, pembangunan infrastruktur jalan tisak terlepas dari kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi dan pelebaran jalan provinsi.
“Upaya ini dilakukan agar tercapai kemantapan jalan yang telah ditargetkan 2020 sebesar 88,65 persen, dan target kemantapan jalan provinsi 2021 sebesar 90,30 persen,” katanya.
Sedangkan terkait rencana penyelesaian JLS, Pemprov Jatim intens koordinasi dengan Pusat agar jalur lintas selatan bisa diselesaikan baik melalui APBN, APBD atau sumber pendanaan lain.
“Pengembangan JLS ini diharapkan akan mendorong munculnya pusat pertumbuhan baru, peluang lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian lokal di wilayah Selatan,” kata Emil.
Terkait pembangunan jalan tol, saat ini di Jatim telah terbangun jalan Tol Madiun–Ngawi, Surabaya–Malang dan pelaksanaan Tol Probolinggo–Banyuwangi.
Sedangkan untuk rencana pembangunan tol di tahap perencanaan, Pemprov Jatim berupaya mempersiapkan agar pelaksanaan fisiknya lancar.
BACA JUGA: Dorong Percepatan PSN, Pemerintah Terbitkan Perpres 109/2020
Menyikapi pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, 2021 Pemprov Jatim melakukan pelatihan kerja untuk produktivitas dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja dan pembekalan keterampilan.
Seperti program pelatihan kerja regular, pelatihan kerja intensif, Program Mobile Training Unit (MTU), pelatihan dan sertifikasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar tenaga kerja dapat menyesuaikan kompetensi negara tujuan.
Emil menambahkan tantangan pasar kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan industri 4.0, pengembangan pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0.
Pengembangan pendidikan dan pelatihan industri 4.0 menjadi seiring dengan perubahan pola kerja dunia usaha dan dunia industri yang bergantung pada konektivitas jaringan, sistem, dan teknologi akibat pandemi Covid-19.
“Berdasarkan hal itu maka salah satu program prioritas diarahkan melalui Revitalisasi Sarana Prasarana BLK yang bertujuan agar peralatan pelatihan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” pungkasnya.(ima/lna)
, penataan daerah kumuh, penanganan limbah terpadu dan irigasi){kind=link}