Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaNewsJatimLantik Staf Ahli, Gubernur Khofifah Minta OPD Percepat Transformasi Digital

Lantik Staf Ahli, Gubernur Khofifah Minta OPD Percepat Transformasi Digital

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan dengan undangan sangat terbatas ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/9) malam.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/4445/204/2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).

Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Jatim.

Adapun ke-5 pejabat eselon II yang dilantik yaitu Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jatim, Dr. Hudiyono, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Dr. Andriyanto, SH, M.Kes sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dr. Akhmad Jazuli, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ir. Joko Irianto, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Khofifah dalam arahannya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan momentum Pandemi Covid-19 ini untuk melakukan percepatan perbaikan transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, adopsi teknologi informasi di semua level pemerintahan dapat menjawab tantangan peningkatan kualitas institusi, tata kelola, dan pelayanan publik.

Khofifah mengatakan, di era digitalisasi seperti saat ini, transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Semua OPD harus beradaptasi dengan transformasi digital tersebut. Sebab hal tersebut memungkinkan untuk bisa memberikan percepatan layanan, efektivitas efesiensi dan transparansi cara kerja, serta memberikan quick response dari seluruh layanan publik.

BACA JUGA: Kesembuhan Warga Aceh dari COVID-19 Meningkat

Transformasi digital, kata dia, tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar, tetapi juga pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan jarak antara pemerintah dan warganya

Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Karenanya, OPD jangan gagap dan gugup dengan hal tersebut. Segera adaptasi dan masuk dalam ekosistemnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, imbuhnya.

Khofifah juga meminta agar seluruh Staf Ahli berkoordinasi dan menyinkronkan capaian 11 indikator kinerja utama (IKU) yang notabene menjadi barometer pengukuran capaian kinerja di dalam RPJMD Jatim.

Sebagai informasi, 11 IKU tersebut meliputi kenaikan pertumbuhan ekonomi, indeks theil, indeks gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, prosentase tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.

Berkaitan 11 IKU ini saya minta tolong ketiga Staf Ahli segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait serta BPS Jatim, jelas orang nomor satu di Jatim.

Beberapa pekerjaan rumah terkait IKU, Khofifah mencontohkan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik ini langsung berkoordinasi berkaitan dengan peningkatan indeks demokrasi.

Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melihat kecenderungan menggunakan terminologi SDGs zero poverty dengan indikator-indikator untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Sekarang ada terminologi yang sedang dilakukan exercise. Kita harus melakukan telaah kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Ini bagian dari pemaknaan terhadap zero poverty di SDGs.

“Maka tugas tugas ini dikoordinasikan dengan tim analis di Pemprov Jatim. Selanjutnya dikoordinasikan dengan BPS agar Bappeda, menghitung dengan tepat. Pasalnya, ini berkaitan dengan SDGs sehingga harus proaktif bersama,” ujarnya.

“Sektor apa saja? Variabel atau indikator apa? yang sekarang diusulkan sebagai komponen penentu. Karena ini sesuatu yang sedang dibahas. Saya minta tolong Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Tim Analisis supaya bisa cocokkan format dengan OPD terkait khususnya dengan BPS,” tandasnya.(ima/kal)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

PCR

Aturan Terbaru Perjalanan Udara Jawa-Bali, Wajib Tes PCR!

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Satuan Tugas COVID-19  menyampaikan pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan...