Senin, November 29, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsJatimKhofifah dan BPKP Tandatangani Perjanjian Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Khofifah dan BPKP Tandatangani Perjanjian Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalu Khofifah Indar Parawansa, menandatangani nota kesepakatan pengawasan pemerintahan di daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Penandatanganan bersama Khofifah dan Kepala BPKP Jatim Alexander Ruby Setiawan ini disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh secara virtual di Hotel Wyndham OPI Palembang, Rabu, 02 Desember 2020.

Tujuan kali ini untuk memperkuat sinergitas kerja sama antara Pemprov Jatim dan BPKP Jatim dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel.

Ruang lingkup nota kesepakatan ini adalah pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani dalam jangka waktu 5 tahun. Tidak melebihi hirarki Kemendagri dan BPKP no 119/4908/SJ dan nomor MoU-6/k/D3/2020 tentang koordinasi tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemda antara Mendagri dan BPKP.

Usai penandatangann, Khofifah berharap peran Perwakilan BPKP Jatim dalam pengawasan penyelengaraan pemerintahan daerah di Jatim semakin kuat. Sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih.

Juga dapat membangun sinergitas dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan APIP, terutama agar Provinsi Jatim dan daerah mampu meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan yang terus meningkat sehingga dapat meraih Maturitas SPIP level 4 dan kapabilitas APIP level 4.

“Sinergitas yang dibangun agar Provinsi Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim mampu meningkatkan pengelolaan adminitrasi keuangan yang terus meningkat,” katanya.

Sinergi APIP dan SPIP

Dengan keberseiringan antara akuntabilitas APIP dan SPIP sehingga bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Mulai perencanaan memakai e-planning, anggaran lewat e-budgeting. Tapi, untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga harus terus dilakukan pengawasan,” ujarnya.

Dengan pengawasan yang terus berjalan akan diraih feedback dari seluruh program yang ada.

Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, penandatanganan MoU pada 3 September 2020 antara Mendagri dengan BPKP tak lain untuk melakukan koordinasi, menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran BPKP sangat penting. Mendagri berharap, BPKP bisa mengawal pemerintahan berjalan dan dari sisi program anggaran sesuai harapan Presiden RI bahwa setiap rupiah bermanfaat bagi masyarakat.

“Artinya semua program yang ada betul-betul dilaksanankan atau sent, tetapi juga dirasakan masyarakat atau delivered. Ini tentunya memerlukan langkah-langkah disamping perencanaan, eksekusi pelaksanaan, juga pengawasan,” pungkasnya.(ima/kal)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR