Jumat, Januari 21, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsJatimKarantina Kewilayahan, IVid Tak Sama dengan Mahfud MD

Karantina Kewilayahan, IVid Tak Sama dengan Mahfud MD

NUSADAILY.COM-PROBOLINGGO-Pemerintah Republik Indonesia mulai merancang skema karantina kewilayahan atau biasa disebut lockdown atas wabah Virus Corona (Covid-19) melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, Indonesia Voter Intiative for Democracy (IViD) justru punya pandangan berbeda.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Jika Menko Polhukam RI, Mahfud MD menyiapkan regulasi karantina kewilayahan melalui PP, IViD menilai seharusnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Sebab, Menurut Ketua IViD Rikson Hatigoran Nababan, kebijakan Lockdown membatasi hak secara individu maupun kelompok.

“Soal lockdown atau karantina kewilayahan, secara langsung dan atau tidak langsung, telah membatasi hak individu dan atau kelompok. Bahkan , hak yang dibatasi, bukan hanya hak biasa, namun sampai pada HAM, seperti beribadah, berserikat berkumpul, sebagaimana diatur Undang-Undang,”jelas Rikson Jumat, 27 Maret 2020.

Alumnus Magister Hukum di Universitas Indonesia ini menilai, pembatasan hak bukan lagi himbauan atau anjuran, tapi bersifat memaksa. Sehingga, baginya yang cocok adalah PERPPU bukan lagi PP.

“Mestinya seorang Guru Besar Mahfud MD lebih jeli melihat ini, Kenapa? Karena untuk membatasi hak, hanya dapat dilakukan melalui pengaturan setingkat Undang-Undang (lihat konstitusi soal pembatasan hak, 28 huruf J),”tambah salah satu pegiat demokrasi ini.

Lalu jika kegentingan sebagai prasyarat keluarnya PERPPU, Rikson menilai biar dikembalikan pada Presiden untuk memerintahkan para pembantunya dalam merumuskan, apakah menurut mereka ini sudah genting atau masih belum.

Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam RI, Mahfud MD pada video conferencenya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, tengah mengkaji bahwa pemerintah daerah dapat melakukan karantina kewilayahan atau yang biasa disebut Lockdown. Namun, rancangan aturan tersebut hingga kini masih berupa pembahasan.

Mahfud menyebut, istilah Karantina Wilayah telah ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. PP sendiri merupakan turunan dari undang-undang tersebut. Jika merujuk pada undang-undang itu adalah pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. (ras)

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Perampok di Sukun Malang Tertangkap di Taman Dayu Pandaan ##tiktokberita

♬ original sound - Nusa Daily