Kamis, Desember 9, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsJatimHari Ini, 10.000 Buruh se-Jatim Geruduk Kantor Gubernur

Hari Ini, 10.000 Buruh se-Jatim Geruduk Kantor Gubernur

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Hari ini, Kamis, 19 November 2020, aliansi serikat pekerja/buruh se-Jawa Timur (Jatim) akan menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka meminta kenaikan Upah Minimum sebesar Rp 600 ribu, serta penolakan UU No 11 tahun 2020 Omnibus Law.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Menurut juru bicara buruh, Jazuli, SH, ada 15 Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Jawa Timur dengan estimasi 10.000 orang sepakat turun jalan mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur.

“Lima belas organisasi itu adalah KSPSI, KSPI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA, SPN, SARBUMUSI, dan FSP FARKES SPSI,” ujar Jazuli.

Massa aksi akan bergerak secara bergelombang dari kawasan industri menuju titik kumpul utama di Bundaran Waru/Cito Mall, Kebun Binantang Surabaya (KBS) dan Kawasan Industri Margomulyo pukul 12.00 WIB.

Kemudian secara bersama-sama menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Diperkirakan massa aksi sampai di Jl. Pahlawan Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB.

Kata Jazuli, tujuan aksi ini tak lain untuk mengawal penetapan UMK Jatim 2021. Sesuai regulasi, bahwa penetapan UMK 2021 di Jawa Timur selambat-lambatnya pada 20 November 2021.

“Untuk itu kami mendesak Gubernur Khofifah agar dalam penetapan UMK 2021 mempertimbangkan kebutuhan selama pandemi. Semisal biaya hidup tambahan untuk membeli masker, hand sanitizer, multivitamin, kuota internet untuk anak sekolah secara online. Total survei kami ditemukan nilai Rp. 600 ribu,” ujarnya.

Kenaikan upah ini harus dapat meningkatkan daya beli guna mendongkrak pertumbukan ekonomi yang sedang lesu akibat pandemi.

Kata Jazuli, kenaikan upah tidak hanya sekadar nominalnya saja. Jika persentasenya disamakan UMK 2021 sebesar 5,65%, maka kenaikan UMK khususnya di ring 1 Jawa Timur rata-rata hanya Rp. 237 ribu.

“Maka nominal ini hanyalah penyesuaian upah, bukan peningkatan daya beli,” ujar Jazuli.

Kata dia, dalam Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL), secara kuantitas terdapat penambahan jumlah komponen KHL dibandingkan Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang KHL,dari 60 item KHL menjadi 64 item KHL.

Penurunan

Faktanya, dari segi kualitas mengalami penurunan, semisal gula pasir yang dijatah 3 Kg dikurangi menjadi 1,2 Kg, Minyak Goreng yang semula dijatah 2 Kg dikurang menjadi 1,2 Kg, Buah-buahan awalnya 7,5 Kg dikurangi menjadi 4,5 Kg, perubahan item Mukenah diganti menjadi Alquran atau Kitab Suci.

Jika kualitas komponen KHL tersebut dikonversikan menjadi nominal, maka upah pekerja/buruh berpotensi mengalami penurunan Rp. 245 ribu.

Yang paling tidak masuk akal adalah yang semula pembalut wanita di Permenaker 18/2020 diganti menjadi Cutton Buds.

Gubernur Khofifah sebagai wanita diminta peka terhadap kegalauan pekerja/buruh. Bagi buruh wanita kebutuhan pembalut merupakan kebutuhan primer, sehingga tidak tepat jika pembalut tersebut diganti cutton buds.

BACA JUGA: Habib Rizieq Undang Semua Jamaah Maulid di Acara Nikahan Putrinya, FPI Klaim Undangan Cuma 30 Orang

Meski ada Surat Edaran Menaker nomor : M/11/HK.04/X/2020 yang menghendaki tidak ada kenaikan upah minimum, namun Gubernur dalam menetapkan UMK maupun UMSK tidak hanya memperhatikan yuridis formal (SE Menaker) semata, melainkan harus memperhatikan fakta empiris di lapangan.

“Maka Gubernur sepatutnya mengabaikan SE Menaker itu, karena tidak ada sejarahnya seorang Kepala Daerah diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat karena menyejahterakan rakyatnya,” ujar Jazuli.

Demo kali ini kata dia ada beberapa tuntutan antara lain : mendesak Gubernur mengabaikan SE Menaker nomor : M/11/HK.04/X/2020, menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah sebesar Rp. 600 ribu, kemudian menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) secara bersamaan, selambatnya 20 November 2020.

Kemudian, meminta revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dan terakhir, memperkecil disparitas upah minimum di Jawa Timur.

Dekonstrasi kali ini massa buruh tetap menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk memberi dukungan gugatan hukum “judicial review” di Mahkamah Konstitusi. (ima/kal)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Peningkatan aktivitas gunung Semeru ##tiktokberita

♬ suara asli - Nusa Daily