Jumat, Juli 8, 2022
BerandaNewsJatimGSP Anggota Komisi A DPRD Kota Malang : Pemerintah Harus Segera Sikapi...

GSP Anggota Komisi A DPRD Kota Malang : Pemerintah Harus Segera Sikapi Dampak Ekonomi Covid-19 Imbas Pembatasan Aktivitas Warga

NUSADAILY.COM-MALANG – Gagah Soeryo Pamoekti (GSP), Anggota Komisi A DPRD Kota Malang meminta agar Pemkot Malang segera mengambil langkah taktis guna mencari solusi terhadap akibat lesunya perekonomian warga imbas dari pembatasan berbagai aktivitas akibat merebaknya Covid-19.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Legislator Partai NasDem ini, mengaku mendapat keluhan dari pelaku usaha yang usahanya mandeg akibat berbagai kebijakan terkait merebaknya Covid-19 di Kota Malang.

“Semua usaha warga terutama usaha kecil menengah di bidang makanan dan toko klontong mandeg, mereka usahanya tidak laku karena masyarakat enggan keluar rumah takut tertular Corona”, katanya.

Sehingga dia meminta agar Pemkot Malang segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Bank Indonesia (BI) atau Bank penyalur kredit usaha kecil dan menengah, sehingga para pengusaha kecil itu mendapat perlindungan hukum begitu tidak mampu membayar bunga Banknya atau cicilan bulanannya.

“Ini penting, jangan sampai mereka jadi korban ganda, sudah takut tertular corona, disisi lain bencana nasional ini berdampak buruk terhadap nama baiknya di dunia perbankan”, imbuhnya.

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Sedang Dibahas

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membahas kemudahan pengembalian kredit bagi debitur yang terdampak virus corona (COVID-19). Salah satu kemudahan itu adalah restrukturisasi kredit.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Sugiarto Kasmuri kepada nusadaily.com menerangkan, sesuai arahan ketua dewan komisioner OJK, pada intinya debitur yang terdampak COVID-19 akan diberikan kemudahan. Diantara kemudahan itu melalui restrukturisasi kredit.

“Saat ini ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut sedang dalam proses dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dikeluarkan,” ungkap Sugiarto.

Sugiarto ini menambahkan, meski ada kemudahan, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian.

Salah satu maksud kehati-hatian ini adalah mencegah ada yang nakal dalam pemberian kemudahan itu.

“Intinya perbankan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19,” ungkap Mantan Kepala Bagian Perizinan 5 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Pusat.

Tentang KUR atau pinjaman mikro, juga akan ada kebijakan tersendiri. “Termasuk UMKM akan mendapatkan porsi restrukturisasi kredit dengan skema yang mungkin berbeda dengan debitur besar,” jelasnya.

Di tempat terpisah, sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan relaksasi pengembalian kredit ini serupa dengan apa yang pernah diterapkan OJK saat bencana tsunami dan gempa melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 lalu.

Kala itu, bencana membuat aktivitas ekonomi lumpuh di wilayah tersebut, sehingga otoritas keuangan mengambil kebijakan itu.

OJK menyadari aktivitas ekonomi yang terhenti akan mempengaruhi sumber pendapatan UMKM. Hal ini selanjutnya bisa mempengaruhi kemampuan pengembalian pokok kredit dan bunganya kepada bank.

Bila dibiarkan, maka rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) bank pun akan membengkak. Hal itu justru akan merugikan bank karena harus melakukan restrukturisasi kredit macet.

“Dulu ada POJK soal bencana alam di Palu, itu ada relaksasi kredit UMKM yang ditunda enam bulan atau dihilangkan sanksinya, kurang lebih akan ikuti itu,” ucap Susiwijono, Kamis (11/3). (tim)

BERITA KHUSUS

Sampaikan LPJ APBD 2021, Gus Ipul: Jadi Motivasi Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan

NUSADAILY.COM – KOTA PASURUAN – DPRD Kota Pasuruan menggelar Rapat Paripurna I dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota...

BERITA TERBARU

Chelsea Tawar Cristiano Ronaldo Rp 251 Miliar, MU Segera Beri Jawaban

NUSADAILY.COM - LONDON - Kabar terbaru dari situasi Cristiano Ronaldo yang rumornya mau tinggalkan Manchester United. Chelsea disebut akan tawarkan harga 14 juta Pounds...

NUSADAILY.COM-MALANG - Gagah Soeryo Pamoekti (GSP), Anggota Komisi A DPRD Kota Malang meminta agar Pemkot Malang segera mengambil langkah taktis guna mencari solusi terhadap akibat lesunya perekonomian warga imbas dari pembatasan berbagai aktivitas akibat merebaknya Covid-19.

Legislator Partai NasDem ini, mengaku mendapat keluhan dari pelaku usaha yang usahanya mandeg akibat berbagai kebijakan terkait merebaknya Covid-19 di Kota Malang.

"Semua usaha warga terutama usaha kecil menengah di bidang makanan dan toko klontong mandeg, mereka usahanya tidak laku karena masyarakat enggan keluar rumah takut tertular Corona", katanya.

Sehingga dia meminta agar Pemkot Malang segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Bank Indonesia (BI) atau Bank penyalur kredit usaha kecil dan menengah, sehingga para pengusaha kecil itu mendapat perlindungan hukum begitu tidak mampu membayar bunga Banknya atau cicilan bulanannya.

"Ini penting, jangan sampai mereka jadi korban ganda, sudah takut tertular corona, disisi lain bencana nasional ini berdampak buruk terhadap nama baiknya di dunia perbankan", imbuhnya.

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Sedang Dibahas

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membahas kemudahan pengembalian kredit bagi debitur yang terdampak virus corona (COVID-19). Salah satu kemudahan itu adalah restrukturisasi kredit.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Sugiarto Kasmuri kepada nusadaily.com menerangkan, sesuai arahan ketua dewan komisioner OJK, pada intinya debitur yang terdampak COVID-19 akan diberikan kemudahan. Diantara kemudahan itu melalui restrukturisasi kredit.

"Saat ini ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut sedang dalam proses dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dikeluarkan," ungkap Sugiarto.

Sugiarto ini menambahkan, meski ada kemudahan, namun tetap dalam prinsip kehati-hatian.

Salah satu maksud kehati-hatian ini adalah mencegah ada yang nakal dalam pemberian kemudahan itu.

"Intinya perbankan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19," ungkap Mantan Kepala Bagian Perizinan 5 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Pusat.

Tentang KUR atau pinjaman mikro, juga akan ada kebijakan tersendiri. "Termasuk UMKM akan mendapatkan porsi restrukturisasi kredit dengan skema yang mungkin berbeda dengan debitur besar," jelasnya.

Di tempat terpisah, sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan relaksasi pengembalian kredit ini serupa dengan apa yang pernah diterapkan OJK saat bencana tsunami dan gempa melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 lalu.

Kala itu, bencana membuat aktivitas ekonomi lumpuh di wilayah tersebut, sehingga otoritas keuangan mengambil kebijakan itu.

OJK menyadari aktivitas ekonomi yang terhenti akan mempengaruhi sumber pendapatan UMKM. Hal ini selanjutnya bisa mempengaruhi kemampuan pengembalian pokok kredit dan bunganya kepada bank.

Bila dibiarkan, maka rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) bank pun akan membengkak. Hal itu justru akan merugikan bank karena harus melakukan restrukturisasi kredit macet.

"Dulu ada POJK soal bencana alam di Palu, itu ada relaksasi kredit UMKM yang ditunda enam bulan atau dihilangkan sanksinya, kurang lebih akan ikuti itu," ucap Susiwijono, Kamis (11/3). (tim)