Jumat, September 24, 2021
BerandaNewsJatimBPBD Jember Punya Dana Puluhan Miliar, Tapi Kenapa Belum Bayar Petugas Makam...

BPBD Jember Punya Dana Puluhan Miliar, Tapi Kenapa Belum Bayar Petugas Makam 6 Bulan?

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JEMBER – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember belum kunjung membayar honor dan uang saku para petugas pemakaman selama 6 bulan. Tunggakannya untuk bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, dan Juli 2021. Sebab, hanya sebulan yang terbayar, yakni di bulan Maret.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi merasa curiga dengan kondisi semacam ini. “Anggarannya sudah ada puluhan miliar, tapi kenapa petugas pemakaman belum dibayar? Seharusnya orang bekerja dibayar sebelum keringatnya mengering,” sindir Itqon yang dilontarkan pada Kamis, 5 Agustus 2021.

Memang sejatinya BPBD memiliki dana sangat besar. Mulai dari Rp2,8 miliar seperti yang tersaji dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2021. Ditambah lagi ketersediaan dana jumbo atas sumber pos anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebanyak Rp21 miliar.

BACA JUGA: 6 Bulan Hak Keuangan Belum Terbayarkan, Petugas Pemakaman Jember Malah Hendak Dibungkam?

Cuan Rp2,8 miliar oleh BPBD hendak digunakan selama 12 bulan. Rinciannya: Januari Rp0; Pebruari Rp0; Maret Rp111 juta; April Rp59,7 juta; Mei Rp912,3 juta; Juni Rp101,7 juta; Juli Rp992,1 juta; Agustus Rp90,7; September Rp90,7 juta; Oktober Rp378,5 juta; Nopember Rp90,7 juta; dan Desember Rp34,7 juta.

Sedangkan, Rp21 miliar dana BTT mulai terungkap beranjak dipakai secara perlahan. Ancang-ancang BPBD memakainya Rp4,3 miliar untuk keperluan di bulan Juli 2021 saja. Rinciannya buat peti mati Rp1,1 miliar; uang saku tim Rp928 juta; peralatan Rp782,9 juta; tenda pengungsi Rp698,7 juta; uang saku petugas Rp278,4 juta; palet tenda Rp267,6 juta; makan minum Rp105,3 juta; kantong jenazah Rp77,1 juta; multivitamin Rp19,1 juta; dan penambahan tenaga operasional Rp4,6 juta.

Menurut Itqon, tidak boleh terjadi situasi yang dapat mengakibatkan hak keuangan pekerja terkatung-katung saat BPBD mempunyai anggaran memadai.

BACA JUGA: BPBD Jember Tuntut Polisi Proses Hukum Pelaku Aniaya Petugas Pemakaman COVID-19

“Informasi yang saya terima bahwa anggaran tersebut tinggal dieksekui oleh BPBD. Jika terjadi keterlambatan, maka wajib kita tuntut bersama,” tegas legislator PKB ini.

Terdapat 21 orang petugas terbagi dalam 3-4 tim yang resmi dipekerjakan oleh BPBD. Mereka secara bergantian memakamkan jenazah positif COVID-19 setiap hari. Sejak Januari hingga Juli 2021, mereka telah memakamkan sedikitnya 500 kali. Pemakaman juga dibantu oleh ratusan relawan tanpa perjanjian kontrak dengan BPBD.

Namun, keterlambatan honor yang mulanya hanya pergunjingan internal kemudian berubah menjadi sorotan publik. BPBD dinilai terlalu tega memperlakukan petugas pemakaman, sehingga terpaksa bertahan hidup dengan kondisi serba kesulitan sekaligus resiko tertular penyakit COVID-19.

Tiga orang petugas pemakaman dengan syarat permintaan identitas dirahasiakan telah mengungkapkan masalah kronis yang diderita. Penuturan mereka termuat dalam berita berjudul ‘6 Bulan Hak Keuangan Belum Terbayarkan, Petugas Pemakaman Jember Malah Hendak Dibungkam?’ terbitan nusadaily.com pada Selasa, 3 Agustus 2021.

BACA JUGA: BPBD Jember Dituntut Segera Bayar Hak Uang Petugas Makam yang Telat 6 Bulan

Di samping honor terlambat setengah tahun, mereka juga tiada pernah menerima duit uang saku yang dianggarkan Rp30 ribu untuk setiap orang per hari. Kenyataan BPBD hanya menyediakan vitamin C, susu kotak, dan uang Rp100 ribu untuk pembelian makan bagi 7-8 orang dalam satu tim pemakaman tiap harinya selama ini.

BPBD terkesan ingin menutup persoalan dengan beragam cara. Salah satunya menekan dan meralang petugas pemakaman supaya tidak berbicara terbuka tentang masalah ini kepada media massa.

“Temen2, saya instruksikan untuk tidak buat statement apapun ke media,” demikian kalimat pesan seorang pejabat ke sebuah group BPBD yang diteruskan oleh sumber petugas pemakaman ke wartawan nusadaily.com.

“Ini perintah.. Nya.. Pimpinan.. Gak boleh statemen di media,” sambung sumber itu melalui pesan singkat untuk menjelaskan adanya upaya membungkam suara para petugas pemakaman.

Plt Kepala BPBD Jember Moh Djamil enggan diwawancarai dalam bentuk tanya jawab. Pria lulusan Sekolah Tinggi Pegawai Dalam Negeri (STPDN) ini hanya bersedia membuat sebuah pernyataan disertai kalimat kiasan dalam bahasa Jawa.

“Semua ASN bekerja sesuai tugas tanggung jawabnya. Kalau masih ada ASN yang tidak melaksanakan, tetapi justru mengumbar-umbar info-info miring yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan harus introspeksi. Tidak layak melakukan hal-hal semacam itu. Kalau orang jawa bilang ‘ngerogoh githoke dewe’ lah,” kata Djamil.

Frasa ‘ngerogoh githoke dewe’ merupakan kiasan yang ditujukan ke sejumlah oknum anak buahnya. Kurang lebih kiasannya berarti agar orang berupaya mengetahui bagian lehernya paling belakang yang sulit langsung dilihat, walaupun dengan cermin sekalipun. (sut)

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Berantas Rokok Ilegal, Pemkab Sidoarjo Gandeng Bea Cukai Sosialisasikan Manfaat DBHCT

NUSADAILY.COM – SIDOARJO – Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) sebagai salah satu pendapatan negara yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, misalnya dalam bidang...