Kamis, Oktober 28, 2021
BerandaNewsJatimBawaslu Kabupaten Mojokerto Laporkan Yoko dan Kusnan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

Bawaslu Kabupaten Mojokerto Laporkan Yoko dan Kusnan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY-MOJOKERTO – Setelah melakukan klarifikasi terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melangga kode etik, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan melaporkan temuan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Laporan tersebut terlampir pada formulir model A.13 Bawaslu. Dua nama ASN yang dilaporkan ke KASN adalah Yoko Priono (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto) dan Kusnan Hariadi (Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto).

Komisioner Bawaslu Dodik Faizal mengatakan, surat sudah diteruskan ke KASN di Jakarta terkait dugaan pelanggaran ASN atas nama Yoko Priono dan Kusnan Hariadi. “Hari ini surat sudah meluncur,” kata Dodik Kamis 22 Januari 2020 malam hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memanggil dua ASN aktif atas nama Yoko Priono dan Kusnan Hariadi pada Selasa 21 Januari 2020.

Mereka diminta klarifikasi terkait proses pencalonan keduanya dalam kontestasi calon kepala daerah Kabupaten Mojokerto.

Bawaslu mendapat laporan aksi keduanya ada yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan itu ditegaskan, ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi parpol.

Dikesempatan sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at memyampaikan bahwa Bawaslu memiliki tanggungjawab untuk memastikan adanya netralitas ASN dan TNI/Polri.

Sehingga dalam tahapan ini, ASN dan TNI/Polri meski belum memasuki tahapan apapun tetap harus menjaga netralitas.

Dodik Faizal menambahkan nanti yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi atau peringatan adalah KASN. Bawaslu hanya memberikan laporan dan rekomendasi dari hasil temuan maupun kajian dari hasil pemeriksaan. (fin/yos)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Istri Selingkuh, Suami Bawa Alat Berat Hancurkan Rumah😱##tiktokberita

♬ kau curangi cintaku - Milan indramayu